UU Pemilu

Mahkamah Konstitusi Akan Putuskan Gugatan Partai Gelora soal UU Pemilu Hari Ini 

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bakal membacakan putusan atas gugatan Partai Gelora soal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Wahyu Aji
Tribunnews/Irwan Rismawan
Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta saat mendatangi Kantor Redaksi Tribun Network di Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2020). Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bakal membacakan putusan atas gugatan Partai Gelora soal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) hari ini, Kamis (7/7/2022).

Sebagai pemohon dalam gugatan ini, yakni Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Sekretaris Jenderal Mahfuz Sidik, dan Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum.

Menurut jadwal sidang di situs MK, pembacaan putusan diselenggarakan pada pukul 9.00 WIB.

Adapun gugatan Partai Gelora tercatat sebagai perkara nomor 35/PUU-XX/2022.

"Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemohon Muhammad Anis Matta, Mahfuz Sidik, Fahri Hamzah. Kuasa hukum Amin Fahrudin, Aryo Tyasmoro, Slamet, Andi Saputro, Guntur F Prisanto, Ahmad Hafiz. Acara pengucapan putusan," demikian jadwal sidang di situs resmi MK, dikutip Tribunnews, Kamis.

Sebagai informasi, Anis Matta dkk menggugat Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu terhadap Pasal 6a UUD 1945.

Mereka menyoal pelaksanaan pemilihan legislatif yang digabung dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

"Sebagai partai politik baru yang akan mengikuti pemilihan umum tahun 2024, Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 167 ayat (3)," kata kuasa hukum Pemohon di persidangan, Kamis (24/3/2022).

Kerugian konstitusional Partai Gelora yang dimaksud yakni, meskipun Partai Gelora telah dinyatakan sebagai partai politik peserta Pemilu 2024, tapi tak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden jika pemilu tetap dilaksanakan secara serentak.

Namun jika pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan terpisah dengan mendahulukan pemilihan legislatif sebelum pemilihan presiden, maka kerugian konstitusional tak akan terjadi.

Baca juga: Sentil Parpol Koalisi Jelang Pilpres, Partai Gelora: Tujuannya Hanya Jual Tiket Capres

"Bahwa dengan demikian Pemohon berkeyakinan memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) tentang Pemilihan Umum," ungkapnya.

Selain itu, menurut Pemohon pelaksanaan pemilu serentak menurunkan fungsi kenegaraan DPR.

Fungsi DPR hasil pemilu serentak jadi lebih tumpul, kontrol menurun drastis, dan kinerja legislasi tidak aspiratif.

Melemahnya fungsi kenegaraan DPR hasil pemilu serentak disebabkan lantaran pemilih lebih fokus pada pemilihan presiden.

Hal itu bisa dilihat pada perbandingan suara tidak sah dalam pelaksanaan Pemilu 2019 yaitu suara tidak sah untuk Pilpres mencapai 2,38 persen (3.754.905 suara).

Sedangkan suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPR mencapai 11,12 persen (29.710.175 suara) dan suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPD mencapai 19,02 persen (17.503.393 suara).

Baca juga: Jakarta Hajatan, Partai Gelora Gelar Doa Bersama dengan 495 Tokoh Umat Se-Ibu Kota

"Lemahnya fungsi pengawasan akibat perhatian pemilih lebih fokus pada pemilihan presiden, karena diselenggarakan secara serentak dengan legislatif menyebabkan semakin menguatnya lembaga presiden dan lemahnya fungsi DPR sebagai pengawas pemerintah," ujarnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved