Polisi Tembak Polisi

25 Anggota Polri Diperiksa, IPW: Bentuk Bersih-bersih Pimpinan Polri terhadap 'Tangan-tangan Kotor'

IPW menilai pemeriksaan terhadap 25 anggota Polri merupakan bersih-bersih Pimpinan Polri terhadap "tangan-tangan kotor" yang mencoreng institusi.

Editor: Dewi Agustina
Tangkap Layar Kompas TV
IPW menilai pemeriksaan terhadap 25 anggota Polri terkait kasus tewasnya Brigadir J merupakan bersih-bersih Pimpinan Polri terhadap "tangan-tangan kotor" yang mencoreng institusi Polri. Foto Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang melakukan pemeriksaan terhadap 25 anggota Polri terkait kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua alias Brigadir J.

IPW menilai pemeriksaan terhadap 25 anggota Polri terkait kasus tewasnya Brigadir J merupakan bersih-bersih Pimpinan Polri terhadap "tangan-tangan kotor" yang mencoreng institusi Polri.

Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang memerintahkan agar kasus polisi tembak polisi yang menghilangkan nyawa Briptu Yosua itu diproses hukum, jangan ditutup-tutupi dan terbuka.

Seperti diketahui selain memeriksa 25 anggota Polri, Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga mencopot 10 perwira dan memutasikannya ke Yanma Polri.

Baca juga: Komnas HAM Buka Peluang Periksa 25 Polisi yang Diduga Hambat Penanganan Kasus Tewasnya Brigadir J

Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mengatakan, pemeriksaan personel Polri dengan pencopotan 10 perwira yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut, bertujuan menjaga marwah lembaga Polri yang sedang terpuruk oleh hujatan masyarakat.

Bahkan Kapolri Jenderal Sigit menegaskan jika personel tersebut tidak profesional dalam penanganan TKP di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren Tiga Jakarta dan akan diperiksa secara etik.

Bila ada pelanggaran pidana maka diproses secara pidana.

Menanggapi hal ini IPW meminta Tim Khusus Internal bentukan Kapolri yang terdiri anggota Polri senior dan peraih Adhi Makayasa untuk menerapkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota polri tersebut.

"Sebab, mereka telah melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berupa ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas," kata Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan persnya.

Hal ini sesuai dengan tekad Kapolri Listyo Sigit telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE/9/V/2021 tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tertanggal 18 Mei 2021.

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved