Pemilu 2024

Dampak Tidak Ada Keterwakilan Perempuan di Bawaslu Provinsi Akan Pengaruhi Hasil Pemilu 2024

Pakar hukum konstitusi mengatakan ketiadaan wakil perempuan di Bawaslu akan berdampak aksi afirmatif

Editor: Erik S
Tribunnews/Larasati Dyah Utami
Pakar hukum konstitusi Bivitri Susanti di konferensi pers 'Darurat Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi Anggota Bawaslu Provinsi, di Kantor Bawaslu Pusat, Jakarta, Senin (8/8/2022). 

Laporan Wartawan Tribunnews Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Minimnya keterwakilan perempuan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), termasuk di Bawaslu Provinsi akan mempengaruhi hasil Pemilu 2024.

Pakar hukum konstitusi, Bivitri Susanti mengatakan meskipun tidak ada dampak dari segi hukum, namun dampak dari selain segi hukum itu lebih besar.

Baca juga: Koalisi Sesalkan Keterwakilan Perempuan di Bawaslu 25 Provinsi Hanya 18,7 Persen

Sebab hal ini berdampak pada keterwakilan nyata perempuan di semua level legislatif, di DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi. 

Hal ini disampaikan Bivitri di konferensi pers 'Darurat Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi Anggota Bawaslu Provinsi, di Kantor Bawaslu Pusat, Jakarta, Senin (8/8/2022).

"Kalau kaitannya dengan Bawaslu, sesuai dengan wewenangnya terkait dengan pengawasan pelaksanaan pemilu, maka seandainya nanti ada sengketa yang harus diselesaikan Bawaslu, termasuk pelanggaran pidana Pemilu, kalau tidak ada perempuan yang ada untuk pengambilan keputusan di Bawaslu, maka tidak akan ada afirmative action pada calon anggota legislatif," ujarnya.

Baca juga: Pendaftaran Parpol Pemilu 2024: Bawaslu Akui Sempat Ada Permasalahan Teknis Dengan KPU 

Koalisi Kawal Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu mencatat dari total 150 orang calon peserta anggota Bawaslu, yang lolos seleksi tahapan tes kesehatan dan tes wawancara di 25 provinsi, hanya terdapat 28 orang peserta perempuan atau sekitar 18,7 persen. 

Jumlah ini bukan hanya sekedar mengkhawatirkan tetapi sudah menunjukan kondisi darurat keterwakilan perempuan di Bawaslu provinsi.

Berdasarkan penelusuran terhadap data hasil seleksi, terdapat 7 provinsi yang sama sekali tidak memiliki keterwakilan perempuan, yaitu Sulawesi Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Sumatra Barat. 

Tidak hanya itu, terdapat 12 provinsi yang hanya meloloskan satu orang perempuan (16,67 persen) dari total enam peserta yang lolos pada tahap seleksi kesehatan dan wawancara. 

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved