KPK Dalami Aset Kendaraan Bermotor dan Apartemen dari Keluarga Ricky Ham Pagawak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aset yang milik Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) yang dibeli melalui pihak keluarga.

Tribunnews/Dany Permana
Petugas keamanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota Tim Koalisi Lintas Partai Papua yang mendatangi Gedung KPK di Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2014). Dengan menggunakan ikat kepala khas adat Papua, Tim Koalisi Lintas Partai tersebut melaporkan dugaan suap yang dilakukan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak asal Partai Demokrat ketika Pemilu Legislatif lalu. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aset yang milik Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) yang dibeli melalui pihak keluarga.

Adapun aset dimaksud berupa kendaraan bermotor dan apartemen.

Pihak keluarga tersebut diperiksa tim penyidik KPK pada Jumat (5/8/2022) di Gedung Merah Putih KPK Jakarta dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah, Provinsi Papua yang menjerat Ricky sebagai tersangka

Para saksi yakni Kristius Pagawak, karyawan BUMD dan Andreas Konstan Pagawak, pendeta.

"Kedua saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penggunaan aliran sejumlah uang oleh tersangka RHP untuk membeli beberapa aset antara lain kendaraan bermotor dan apartemen," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (8/8/2022).

Baca juga: KPK Telisik Aktivitas Kedinasan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak

Ali mengatakan aset yang dikonfirmasi kepada para saksi langsung dilakukan penyitaan.

"Sekaligus melalui para saksi, juga dilakukan penyitaan atas aset-aset tersebut," katanya.

KPK telah menetapkan Ricky sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah, Provinsi Papua.

Sejauh ini, KPK belum mengumumkan secara resmi dan detail perkara Mamberamo Tengah.

KPK telah mencegah Ricky dan tiga orang lainnya bepergian ke luar negeri selama 6 bulan, terhitung sejak 3 Juni hingga 3 Desember 2022.

Berdasarkan sumber internal Tribunnews.com di KPK, tiga orang lain yang dicekal yaitu, Direktur Utama PT Bina Karya Raya/ Komisaris Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Simon Pampang; Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa Jusieandra Pribadi Pampang; dan Direktur Utama PT Solata Sukses, Marten Toding.

Ricky sendiri sudah berstatus buronan KPK per 15 Juli 2022.

Ketua DPC Partai Demokrat Mamberamo Tengah itu berhasil kabur ketika akan dijemput paksa.

Ia melarikan diri ke Papua Nugini dengan bantuan ajudannya yang kini sudah diamankan Polda Papua.

Kabar terbaru, KPK turut menduga Ricky berhasil kabur berkat bantuan dua oknum TNI AD.

Terkait hal tersebut, KPK telah bersurat ke Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman untuk meminta bantuan menghadirkan anak buahnya bersaksi di hadapan tim penyidik.

Lembaga antirasuah itu pun telah meminta bantuan Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Badan Pemelihara Keamanan Polri untuk mencari keberadaan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved