Inflasi Pangan Meroket 10 Persen, Kamrussamad Desak BI dan Sri Mulyani Bertindak: Ini urusan Perut!

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta Gubernur BI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ambil tindakan untuk atasi lonjakan inflasi pangan.

istimewa
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta Gubernur BI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ambil tindakan untuk atasi lonjakan inflasi pangan. 

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ambil tindakan untuk atasi lonjakan inflasi pangan.

Pasalnya, saat ini inflasi meroket menjadi 10,47 persen.

"Saat ini inflasi pangan meroket ke 10,47 persen. Padahal Gubernur BI sendiri menyatakan mestinya inflasi pangan tidak boleh lebih dari 5 persen atau 6 persen," kata Kamrussamad dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (12/8/2022).

Kamrussamad merasa miris lantaran Sri Mulyani belum mengambil tindakan apapun, dan terkesan pasrah.

Bahkan Sri Mulyani mengklaim inflasi bahan pangan tak disa dikendalikan oleh pemerintah.

"Namun demikian, ironisnya belum ada tindakan apa-apa. Bahkan menteri keuangan pasrah, bilang bahwa inflasi dari kelompok bahan makanan ini, tidak bisa diatur oleh pemerintah," ujar Kamrussamad.

Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra itupun mengingatkan urgensi penanganan inflasi ini karena menyangkut 'masalah peru'.

"Inflasi pangan itu adalah masalah perut, masalah rakyat, dan itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut," tegasnya.

Baca juga: DPR Minta Gubernur BI dan Menkeu Serius Atas Lonjakan Inflasi Akibat Naiknya Harga Pangan

Ia pun menjelaskan dampak inflasi pangan ini bagi rakyat.

"Umumnya, untuk pangan itu 20 persen dari komposisi pengeluaran masyarakat. Tapi di masyarakat miskin, bisa 50-60 persen dari komposisi pengeluaran."

"Artinya, semakin dibiarkan melambung, semakin tergerus daya beli dan kesejahteraan masyarakat."

Adapun target pengurangan inflasi yang diharapkan Kamrussamad adalah menuju angka 5 hingga 6 persen sesuai pernyataan Gubernur BI.

"Sekarang, bagaimana inflasi pangan bisa ditekan ke 5-6 persen, BI dan Menkeu jangan hanya bisa pasrah. Harus ada tindakan moneter, bukan hanya fiskal, untuk atasi inflasi ini," cecar Kamrussamad.

Langkah yang telah diambil BI untuk menyarankan operasi pasar kepada pemerintah daerah, menurut Kamrussamad tak dapat menyelesaikan masalah yang berskala nasional ini.

Baca juga: The Fed Beri Sinyal Kenaikan Suku Bunga Lagi Meski Inflasi AS Turun Jadi 8,5 Persen

"Operasi pasar oleh pemerintah daerah yang disarankan BI, hanya akan menggerus keuangan daerah dan tidak akan menyelesaikan problem nasional," jelasnya.

"Padahal, lokus dari inflasi pangan saat ini adalah skala global, yang bisa diatasi dengan kebijakan tidak hanya fiskal tapi juga moneter."

"Jadi, BI dan Menkeu bertindak dong! Jangan terkesan pasrah," desak Kamrussamad.

(*)

Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved