Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar: Tolak Program Bagi-bagi Kompor Listrik!

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menolak rencana menggelontorkan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk pembagian kompor listrik.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Wahyu Aji
ist
Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menolak rencana Kementerian BUMN menggelontorkan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk pembagian kompor listrik atau induksi secara gratis kepada masyarakat. 

Kebijakan yang masuk dalam program utama PT PLN (Persero) itu, dianggapnya akan menghamburkan uang negara di tengah upaya pemerintah menghemat subsidi energi.

"Kami meminta pemerintah  konsisten melakukan langkah efisiensi dalam penggunaan anggaran, pasca kenaikan BBM. Jangan malah “menghamburkan” uang yang tidak sedikit pada program bagi-bagi kompor listrik," kata Gunhar  dalam keterangannya, Rabu (7/9/2022).

Selain masalah efisiensi anggaran yang harus diperhatikan, menurut Gunhar, rencana program bagi-bagi kompor listrik itu memiliki banyak masalah. 

Antara lain terkait pasokan Domestic market Obligation (DMO) batubara yang belum terpenuhi bagi keperluan pembangkit listrik PLN.

"Dengan kondisi DMO batubar yang belum terpenuhi, maka setiap saat Indonesia bisa terancam krisis listrik. Sehingga penggunaan kompor yang bersandar pada energi listrik, belum begitu aman dari ancaman krisis listrik," kata Anggota Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi dan migas ini.

Legislator PDI Perjuangan itu  mengungkapkan bahwa kompor listrik bukan solusi jangka panjang, dalam pengalihan subsidi gas LPG yang terus membengkak. 

Untuk itulah menurutnya, perlu solusi jangka panjang, antara lain dengan pengembangan Dimethy Ether (DME) yang pernah dibahas komisi VII dengan PT BA sebelumnya.

"Komisi VII DPR RI pernah mendorong pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif subtitusi atau pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk memenuhi energi rumah tangga. Langkah strategis ini diyakini bisa menekan impor LPG, dan membantu anggaran negara untuk mengurangi subsidi LPG," ungkapnya.

Selain itu, menurut Gunhar, program kompor listirk berpotensi membebani masyarakat kurang mampu, yang rata-rata  pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA. 

Mengingat, setelah beralih kepada kompor listrik, tambah Gunhar, otomatis tagihan listrik rumah tangga berpotensi naik.

"Kemungkinan mereka harus migrasi ke daya listrik lebih besar, sebab untuk menggunakan kompor induksi, memerlukan daya listrik yang relatif besar. Mereka juga harus mengganti peralatan memasak mereka, yang sesuai dengan kompor listrik," katanya.

Baca juga: Konversi Kompor Gas ke Induksi Dinilai Bisa Tekan Impor LPG

Dengan melihat berbagai masalah, menurut Gunhar, program bagi-bagi kompor listrik tersebut tidaklah tepat dilaksanakan. 

Apalagi bisa mengarah pada pemborosan anggaran negara, di tengah efisiensi APBN yang hendak dicapai pemerintah.

"Maka kebijakan itu harus segera dihentikan, dan proses penganggarannya pun harus ditolak. Lebih baik dialihkan untuk biaya subsidi listrik bagi masyarakat kurang mampu," pungkasnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved