BBM Bersubsidi

Harga BBM Naik, Formappi Anggap DPR Tak Bisa Jadi Harapan Rakyat

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai Anggota DPR RI tak bisa menjadi harapan rakyat. 

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Hasanudin Aco
SURYA/SURYA/PURWANTO
Mahasiswa dari BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa Malang) Malang Raya memasang spanduk tuntutan saat menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kota Malang, Kamis (8/9/2022). Mereka menyuarakan tuntutan menolak naiknya BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sebelumnya pemerintah pusat menaikan harga BBM pada Sabtu, (3/9/2022) dengan rincian yaitu Pertalite dari yang saat ini Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, sementara harga Solar Subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Tak hanya Pertalite dan Solar Subsidi, harga BBM Pertamax juga mengalami kenaikan dari saat ini Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. SURYA/PURWANTO 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai Anggota DPR RI tak bisa menjadi harapan rakyat. 

Hal itu menanggapi sikap Anggota DPR yang terkesan diam terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM.

"Tak bisa diharapkan akan menjadi ujung tombak rakyat yang memperjuangkan penolakan kenaikan BBM," kata Peneliti Formappi Lucius Karus kepada Tribunnews.com, Jumat (9/8/2022).

Baca juga: Tolak Harga BBM Naik, Buruh Akan Lakukan Aksi Sepanjang September 2022

Lucius menekankan pentingnya peran pengawasan Anggota DPR terhadap kebijakan pemerintah.

"Menghadapi kebijakan BBM seperti saat ini, peran pengawasan itu sesungguhnya menjadi jalur efektif bagi DPR untuk mengamplifikasi suara rakyat itu," ujarnya.

Sayangnya, kata dia, peran pengawasan sulit terwujud lantaran Anggota DPR didominasi partai pendukung pemerintah.

Menurut Lucius, dalam kondisi demikian Anggota DPR sulit mengawasi kebijakan pemerintah.

"Koalisi dominan pendukung pemerintah di DPR melahirkan DPR sebagai prajurit pemerintah," ungkapnya.

Di samping itu, Lucius menganggap partai oposisi di parlemen saat ini terkesan tak berdaya.

"Sayangnya parpol oposisi di parlemen juga nampak tak berdaya," imbuhnya.

Ia pun menyinggung sikap Fraksi PKS yang memilih walk out dari Paripurna DPR RI seperti adegan drama namun tak menyumbang peran pada kristalisasi suara publik untuk menekan Parlemen.

"Apalagi Demokrat yang nyaris tak terdengar sikapnya. Kematian oposisi ini sesungguhnya alasan paling kuat kenapa kekuasaan koalisi makin meraja lela menjadi pengawal kebijakan pemerintah," jelasnya.
 

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved