Lanjutkan Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM, Buruh Ancam Geruduk Kantor Pemerintah Daerah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Buruh mengancam akan melanjutkan aksi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di kantor-kantor pemerintah daerah (Pemda) jika pemerintah pusat tidak segera menurunkan harga BBM.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan strategi yang akan dipakai kali ini adalah aksi di daerah.

Aksi buruh akan menyasar kantor gubernur, bupati/walikota, atau kantor DPRD.

"Output yang diharapkan dari aksi di daerah ini adalah meminta gubernur, bupati/wali kota atau DPRD membuat surat rekomendasi menolak kenaikan harga BBM kepada presiden dan pimpinan DPR," kata Said Iqbal pada konferensi pers virtual, Jumat (9/9/2022).

Baca juga: 5 Juta Buruh Bakal Mogok Kerja pada Akhir November jika Harga BBM Tak Juga Diturunkan

Said Iqbal berharap surat-surat itu dikirim ke pusat sebagai surat rekomendasi daerah agar pusat mengkaji ulang kenaikan harga BBM karena telah memberatkan rakyat Indonesia.

Selain itu, aksi di daerah diharapkan dapat mendesak DPR untuk segera membentuk Pansus BBM.

"Perbedaan harga, inefisiensi perbedaan harga dengan swasta. Kenapa Vivo bisa lebih murah. Kedua, apa yang terjadi pada pembiayaan BBM bersubsidi. Ketiga, masih ada nggak mafia-mafia yang berkeliaran dalam penentuan harga BBM. Keempat, apa implikasi terhadap daya beli yang merosot 30 persen terhadap ekonomi Indonesia, itu dasarnya," ujarnya.

Presiden Partai Buruh itu mengatakan, buruh akan menggelar aksi setiap harinya di daerah-daerah secara bergantian, kecuali di hari Jumat, Sabtu dan Minggu.

"Jadi bergelombang, setiap hari ada aksi, kecuali Jumat, Sabtu, Minggu. Karena waktunya pendek dan hari libur. Jadi Senin sampai dengan Kamis itu ada aksi setiap hari di seluruh wilayah Indonesia secara bergelombang," kata Said Iqbal.