Pemerintah Saling Lempar dalam Tangani Kebocoran Data, Keseriusan Penanganannya Dipertanyakan

Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin menilai pemerintah saling lempar dalam menangani kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia.

Istimewa
Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin dalam Konferensi Pers Virtual, 'Peluncuran Posko Aduan Kebocoran Data Pribadi' pada hari ini, Jumat (9/9/2022). Ade Wahyudin menilai pemerintah saling lempar dalam menangani kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia. 

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin turut menanggapi soal adanya kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia yang kembali terjadi.

Diketahui sebelumnya, terdaat dugaan kasus kebocoran data PLN menyangkut 17 juta pelanggan terjadi pada 19 Agustus 2022, kebocoran data Indihome pada 21 Agustus 2022, dan terbaru sebanyak 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar.

Ade mengatakan, kebocoran data ini membuat masyarakat Indonesia marah, karena terus terulang dan upaya penyelesaian dari pemerintah masih dipertanyakan.

"Kita semua sebagai warga negara, sebagai masyarakat Indonesia marah dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kebocoran demi kebocoran terus terjadi tetapi kemudian penyelesaian juga masih kita pertanyakan."

"Sampai mana penyelesaian ini dilakukan, apakah ada transparansi penyelesaian, itu yang kemudian masyarakat saat ini marah," kata Ade dalam Konferensi Pers Virtual, 'Peluncuran Posko Aduan Kebocoran Data Pribadi' pada hari ini, Jumat (9/9/2022).

Alasan itulah yang kemudian memunculkan inisiatif untuk mengumpulkan para korban kebocoran data untuk menuntut keadilan.

Baca juga: Dugaan Sumber Kebocoran Data di Tingkat Pusat, KPU Perlu Gandeng BSSN Lakukan Digital Forensik  

Menurut Ade, kasus kebocoran data ini perlu dituntut karena perlindungan data pribadi dari masyarakat Indonesia merupakan mandat dari konstitusi.

"Sehingga ini yang memunculkan inisiatif kita bersama bahwa kita harus mengumpulkan para korban untuk menuntut keadilan pada kondisi ini."

"Kemudian yang kedua, kenapa ini harus dituntut, karena yang pertama perlindungan data pribadi, atau perlindungan data masyarakat Indonesia itu merupakan mandat dari konstitusi kita," terang Ade.

Ade menyebut dalam pasal 28 G Ayat 1 UUD 1945, telah disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan pribadi.

Baca juga: Komisi I DPR Cecar Menkominfo Soal Kebocoran Data Tiga Kali Sebulan: Sangat Memalukan

Sehingga itu menjadi titik tekan bahwa perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia sudah menjadi mandat konstitusional dari UUD 1945.

"Khususnya pada Pasal 28 G Ayat 1, bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan pribadi. Itu menjadi titik tekan bahwa perlindungan data pribadi warga negara Indonesia itu merupakan mandat konstitusional dari UUD," ungkap Ade.

Ade menambahkan, ketika sudah menjadi hak konstitusional, maka pemerintah sebagai pemangku kewajiban HAM harus bertanggung jawab atas perlindungan pribadi ini, termasuk masalah kebocoran data pribadi ini.

Baca juga: Kominfo Investigasi Dugaan Kebocoran Data SIM Card 1,3 Miliar, 20 Persennya Sesuai Data Operator

Namun Ade menilai, hingga saat ini pemerintah masih terkesan saling lempar dalam menangani kasus kebocoran pribadi ini.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved