Akademisi Ungkap Pentingnya Kesadaran Hukum untuk Generasi Muda di Era Digital

perkembangan teknologi yang semakin canggih dan semakin merasuk dalam aktivitas kehidupan manusia.

Penulis: Wahyu Aji
Ist
Diskusi publik yang diadakan oleh IKP Kominfo RI bersama Komisi I DPR RI, mengangkat tema "Kesadaran Hukum Bagi Generasi Muda di Era digital", Rabu (14/9/2022). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Perhimpunan Pendidikan Pancasila dan Demokrasi Syaiful Arif mengatakan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan semakin merasuk dalam aktivitas kehidupan manusia.

Untuk itu, generasi muda diingatkan soal konsekuensi hukum di tengah arus globalisasi yang semakin meluas.

Menurut Syaiful, masyarakat maya telah membangun sistem kemasyarakatan sebagaimana model dalam segi kehidupan masyarakat nyata seperti interaksi sosial, stratifikasi sosial, kebudayaan dan pranata sosial.

"Kesadaran hukum adalah bagian dari tujuan pembangunan hukum di indonesia, dan pembangunan jangka panjang menjadi ranah pembangunan hukum yg salah satunya perlu menggalakkan kesadaran peraturan hukum yang ada di republik ini," kata Syaiful dalam diskusi publik yang diadakan oleh IKP Kominfo RI bersama Komisi I DPR RI.

Diskusi yang mengangkat tema "Kesadaran Hukum Bagi Generasi Muda di Era digital" ini digelar online beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ahmad Sofian, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Binus University mengatakan bahwa cyber crime di dunia digital sangat mungkin terjadi.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR: Waspada Hoaks Contoh Konsep Bela Negara Bagi Generasi Muda

“Interaksi di sosial media bisa membawa user berkenalan dengan orang yang tidak kita ketahui, sehingga rentan terjadi penipuan. Atau situs pornografi yang saat ini sangat marak, sehingga penikmat bisa berpotensi menjadi pelaku karena dari situs tersebut kita tau bisa menghasilkan uang," ujarnya.

Sementara itu Muhammad Iqbal, Anggota Komisi DPR RI menyebutkan untuk mengantisipasi kerawanan di dunia digital Pemerintah telah berupaya membentuk RUU PDP yang tahun ini dijadwalkan untuk disahkan.

"Hal itu merupakan wujud komitmen pemerintah untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia," kata Iqbal.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved