PPP Ingatkan Demokrat Soal Pilpres 2024: Tak Usah Buru-buru Bicara Soal Dijegal

Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani meminta elite Partai Demokrat tak buru-buru berbicara soal penjegalan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Adi Suhendi
Istimewa
Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani meminta elite Partai Demokrat tak buru-buru berbicara soal penjegalan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani meminta elite Partai Demokrat tak buru-buru berbicara soal penjegalan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Arsul Sani mengatakan persoalan utama bagi partai politik (parpol) dalam Pilpres adalah membentuk koalisi untuk mengusung pasangan calon.

"Persoalan utama Pilpres bagi parpol adalah kemampuan membentuk koalisi untuk sepakat mengusung paslon bersama," kata Arsul kepada Tribunnews.com, Senin (19/9/2022).

Arsul menuturkan dalam konteks partai politik parlemen, saat ini hanya Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan NasDem yang belum membentuk koalisi.

Sementara, PPP, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN) telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Baca juga: Duga Pemilu 2024 Disetting Tidak Jurdil, Politisi Demokrat Bantah SBY Lakukan Playing Victims

Lalu, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang dalam proses finalisasi dan PDIP tidak harus berkoalisi karena memenuhi persyaratan presidential threshold 20 persen.

"Kalau dalam konteks partai parlem, maka yang masih memiliki tantangan mendasar adalah apakah NasDem, PKS dan Partai Demokrat bisa sepakat membentuk koalisi?" tanya Arsul.

Arsul meyakini tidak ada lagi isu parpol atau pasangan calon (paslon) presiden dijegal jika Demokrat telah membentuk koalisi.

"Jika Partai Demokrat bisa membentuk koalisi dengan dua parpol ini maka tidak akan lagi ada isu parpol atau paslon tertentu akan dijegal atau diperlakukan tidak jujur dan tidak adil," ujarnya.

Baca juga: Dituding Manipulasi DPT pada Pemilu 2009, Demokrat Minta Hasto Jangan Mengada-ngada

Karena itu, ia menganggap persoalannya bukan pada dijegal tetapi kemampuan Partai Demokrat membentuk koalisi.

"Jadi persoalannya pada kemampuan untuk membentuk koalisi, bukan pada pihak eksternal di luar parpol yang diintervensi di Istana," ucapnya.

Baca juga: Anies Siap Dicalonkan Jadi Capres, Demokrat DKI Minta Anies Selesaikan Tugas, Pengamat: Kode Khusus

Arsul pun mengingatkan Partai Demokrat tak perlu buru-buru berbicara merasa dijegal jika belum berkoalisi.

"Nah jika tidak bisa maka tidak usah buru-buru bicara soal dijegal, diperlakukan tidak jujur dan adil," ucapnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved