Kombatan Kritisi Pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP DPR

pembentukan Dewan Kolonel yang diinisiasi dan anggotanya masih dibatasi Fraksi PDI Perjuangan (PDIP)

Penulis: chaerul umam
Editor: Wahyu Aji
Istimewa
Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kombatan dalam acara HUT Kombatan ke-5, di Jalan Matraman Raya No. 45, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ormas Nasionalis Kombatan (Komunitas Banteng Asli Nusantara) mengkritik munculnya sejumlah anggota di DPR RI yang mengatasnamakan Dewan Kolonel untuk mendukung Ketua DPR RI Puan Maharani di Pilpres 2024.  

Pembentukan Dewan Kolonel itu dinilai tidak mendidik.

"Mereka wakil rakyat yang digaji rakyat Indonesia. Sangat tidak mendidik dan tidak patut menjadikan forum DPR RI secara terbuka, mendirikan Dewan Kolonel hanya untuk menyukseskan Ketua DPR RI di Pilpres 2024," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kombatan, Budi Mulyawan, di acara HUT Kombatan ke-5, di Jalan Matraman Raya No. 45, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).

Pria yang akrab dipanggil Cepi itu mengatakan, pembentukan Dewan Kolonel yang diinisiasi dan anggotanya masih dibatasi Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), mestinya tidak dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas forum lembaga tinggi negara DPR. 

Sebab lembaga ini dibiayai seluruh rakyat Indonesia yang merupakan pendukung berbagai partai politik. 

"Jangan rusak tugas dan fungsi lembaga wakil rakyat hasil Pemilu 2019. Tindakan itu melanggar konstitusi. Ini melukai nurani rakyat. Kalau untuk kepentingan Pilpres atau Pemilu 2024, sebaiknya gunakan fasilitas publik di luar lembaga DPR," ujar Cepi yang didampingi Ketua DPW Kombatan DKI Jakarta, Moenir Setyagus.

Ormas Kombatan, kata Cepi sebagai pengemban ideologi nasionalisme Proklamator Soekarno, sangat menyayangkan pembentukan Dewan Kolonel di parlemen dalam rangka Pilpres 2024, karena bertentangan dengan spirit moral berpolitik yang diajarkan Bung Karno.

Cepi mengaku tidak yakin manuver pembentukan Dewan Kolonel dilakukan kader-kader murni ideologi Bung Karno. 

Apalagi, penggunaan istilah Dewan Kolonel seolah mengingatkan sejarah kelam bangsa Indonesia terhadap tragedi politik Dewan Jenderal-nya PKI tahun 1965.

"Jangan sampai ajaran politik bernegara Bapak Proklamator bangsa hanya jadi alat eksploitasi politik pragmatis. Kombatan mengajak rakyat tolak ambisi-ambisi politik yang bukan mengabdi pada ajaran Bapak Proklamatot RI. Tapi, identik menjerumuskan ideologi nasionalisme Bung Karno," kata Cepi menyampaikan narasi politik HUT Kombatan ke-5.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved