Pengendalian Inflasi Jadi Prioritas, Airlangga Hartarto Berikan Solusi Taktis Hadapi Inflasi Pangan

Menko Perekonomian Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan solusi taktis untuk menghadapi inflasi pangan.

Istimewa
Menko Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto. 

TRIBUNNEWS.COM - Di masa transisi pandemi Covid-19 seperti sekarang, masyarakat diimbau untuk lebih bisa beradaptasi dalam segala keadaan.

Dengan sikap adaptif, diharapkan masyarakat lebih terbantu dalam menjalani kegiatan sehari-hari.

Kenaikan harga BBM, misalnya, berdampak bukan hanya pada kenaikan harga bahan bakar, namun terdapat perubahan lain yang harus dihadapi, yaitu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.

Hal ini dikenal dengan inflasi pangan. Untuk itu, diperlukan adaptasi untuk menghadapi perubahan yang ditimbulkan.

Menjawab tantangan yang timbul akibat kenaikan harga BBM, Menko Perekonomian Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan solusi taktis untuk menghadapi inflasi pangan.

Airlangga mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk menekan inflasi pangan dengan cara memberikan bantuan sosial langsung. 

Tak hanya itu, Airlangga juga menggagas kegiatan operasi pasar guna memetakan hasil produksi pasar dan meninjau kestabilan barang terhadap kesediaan barang yang normal.

Kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak yang terkait dengan keseimbangan harga pangan pun bersinergi untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat.

Berbagai macam program pun terus digencarkan demi menekan inflasi pangan akibat dari kenaikan BBM tersebut. 

Salah satunya adalah digitalisasi pertanian yang makin hari makin gencar disosialisasikan untuk perkembangan distribusi dan kemajuan pertanian di Indonesia sehingga dapat membantu masyarakat menghadapi inflasi pangan.

Selain itu, beberapa waktu lalu, dalam high level Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2022, Airlangga menuturkan bahwa hal tersebut adalah agenda penting dalam memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merumuskan program kebijakan pengendalian inflasi pada tataran implementatif pascapenyesuaian harga BBM.

“Dampak dari kondisi global masih sulit untuk dikendalikan, tetapi kita berupaya untuk menjaga harga domestik dengan sekaligus menjaga rantai pasoknya, yakni utamanya komoditas pangan," tutur Menko Airlangga, dikutip dari ekon.go.id, Rabu (14/9/2022).

Melansir Kompas.com, Airlangga juga menambahkan bahwa TPIP dan TPID akan terus bersinergi dan gotong-royong melakukan effort ekstra untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan pencapaian inflasi Indonesia.

Ia menambahkan, menstabilkan harga pangan adalah penting karena kontribusi makanan terhadap kemiskinan mencapai 74,1 persen. Implikasi inilah yang menaikan harga bahan pangan dan meningkatkan kemiskinan.

“Beras merupakan komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan. Kontribusi beras terhadap kemiskinan per Maret 2022 mencapai 23,04 persen di desa dan 19,38 persen di kota. Secara umum, pada Agustus 2022 perkembangan inflasi indeks harga konsumen (IHK) tercatat sebesar 4,69 persen dengan inflasi pangan bergejolak turun menjadi 8,93 persen,” ungkap Airlangga lagi.

Untuk itu, sebagai masyarakat, sudah seharusnya berbagai cara dan program yang dicanangkan oleh pemerintah, didukung dengan sepenuh hati.

Pada waktunya nanti program tersebut sudah dijalankan dan terealisasi, pastinya masyarakat akan merasakan kesejahteraan dan kenyamanan, terutama di saat harga pangan sudah terkontrol dan stabil.  (*)

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved