Demo Dekat Istana, Serikat Petani Menjerit Soal Kebijakan Impor Pangan Hingga Kenaikan BBM

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Serikat Petani Indonesia Ruli Ardiansyah menyatakan pihaknya menjerit karena kebijakan pemerintah yang kerap melakukan impor pangan.

Kebijakan itu dinilai telah menyengsarakan para petani.

Hal itu disampaikan Ruli dalam aksi unjuk rasa di depan patung Arjuna Wijaya atau dekat istana negara di Jakarta Pusat, Sabtu (24/9/2022). Aksi itu juga dihadiri oleh aliansi buruh yang tergabung dalam partai Buruh.

"Bahwa undang-undang kita kerja juga memberikan kebebasan terhadap impor pangan, karena tidak ada lagi batasan kepentingan dalam negeri, produksi dalam negeri itu tidak lagi diperhatikan menjadi kebijakan bagaimana negara bisa melakukan impor pangan," kata Ruli di depan patung Arjuna Wijaya atau dekat istana negara di Jakarta Pusat, Sabtu (24/9/2022).

Baca juga: Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM Libatkan 1.000 Buruh di Kawasan Patung Kuda

Ruli mencontohkan bahwa pemerintah yang rajin melakukan impor garam. Tak hanya itu, penguasaan kekayaan alam agraria juga masih menjadi persoalan.

"Jadi ini persoalan penguasaan kekayaan alam agraria mulai dari hulu sampai hilir, kita mau persoalan pangan itu berbasiskan keluarga petani, bukan berbasiskan korporasi seperti yang sekarang dijalankan food estate," ungkapnya.

"Perusahaan-perusahaan pangan sedang dibangun oleh pemerintah saat ini, dia tidak peduli pangan itu akan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan korporasi. Bukan berbasiskan koperasi, bukan berbasiskan petani. Kita menolak UU Cipta Kerja," sambungnya.

Lebih lanjut, Ruli menambahkan bahwa petani semakin menjerit karena kenaikan harga BBM.

Baca juga: Akibat Masalah Birokrasi, Serikat Petani Indonesia Ingin Reforma Agraria Langsung Diatur Presiden

Menurutnya, kenaikan harga BBM berdampak langsung kepada harga produksi petanian.

"Kita menolak kenaikan harga BBM, karena ini jelas Mempengaruhi harga produksi pertanian di petani. Pupuk mahal, traktor mahal, tanah tidak ada, jaminan harga pun tidak ada kepastian yang jelas. Sehingga ini akan menambah penderitaan dengan kebijakan kenaikan harga BBM," pungkasnya.