Kasus Lukas Enembe

Lukas Enembe Disebut Perlu Berobat ke Luar Negeri demi Keselamatan Nyawa dan Jiwa, Kesehatan Menurun

Gubernur Lukas Enembe belum memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik KPK, hal ini lantaran kondisi kesehatannya.

KOMPAS.com/Ihsanuddin
Gubernur Papua, Lukas Enembe, tersangka dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 1 miliar oleh KPK. Dikabarkan kini kondisi kesehatannya menurun. 

TRIBUNNEWS.COM - Kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe, dikabarkan bermasalah, sehingga dirinya tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, Lukas Enembe menjadi tersangka dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 1 miliar oleh KPK.

Soal kabar kesehatan Lukas Enembe yang bermasalah dikatakan oleh kuasa hukumnya, Stefanus Roy Rening.

Pihaknya mengatakan kesehatan Lukas Enembe menurun dan perlu melakukan pengobatan ke luar negeri.

Stefanus Roy Rening mengatakan bahwa Lukas Enembe tidak dapat memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik KPK pekan depan.

Sebab, kondisi kesehatannya tengah menurun dan tidak memungkinkan untuk menghadiri pemeriksaan KPK, dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK: Datang ke Jakarta, Kami Punya Tenaga Medis Khusus

"Tadi dokter pribadi (Enembe) juga sudah menyampaikan langsung ke Direktur Penyidikan, Asep Guntur, bahwa Bapak enggak memungkinkan untuk hadir hari Senin," kata Stefanus, Jumat (23/9/2022).

"Agar Pak Gubernur tetap kooperatif makanya kita datang lebih awal untuk menyampaikan itu karena perkembangan kesehatan Pak Gubernur menurut dokter sudah agak menurun," ucap dia.

Pihaknya juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan izin kepada Lukas Enembe berobat ke luar negeri.

"Saya atas nama tim hukum Gubernur meminta agar Presiden Jokowi memberikan izin beliau berobat ke luar negeri dalam rangka menyelamatkan nyawa dan jiwa Pak Gubernur," ujar Stefanus.

Ia berharap, Jokowi bisa mengabulkan permintaan itu sehingga Enembe mendapatkan pelayanan kesehatan yang diinginkan.

"Kami tim hukum memandang bahwa kalau langkah-langkah ini tidak diambil oleh negara bisa membuat suasana di Tanah Papua yang tidak harmonis," ucap Stefanus.

"Dengan segala hormat kami kepada Bapak Presiden, atas nama masyarakat di Tanah Papua berikan kesempatan agar Bapak Gubernur jauh dari tekanan ini untuk bisa berobat dan mendapat pelayanan kesehatan," tutur dia.

Mahfud MD Dianggap Menyesatkan, Setelah Sebut Lukas Enembe Diduga Korupsi Dana PON XX Papua 2021

Baca juga: Lukas Enembe Gubernur Terkaya ke-6 di Indonesia, Disebut Setor Rp506 Miliar untuk Main Kasino

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved