Kasus Lukas Enembe

KPK Diyakini Tidak Sedang Berpolitik Terkait Kasus Lukas Enembe

Emrus Sihombing menjelaskan untuk menetapkan seseorang menjadi saksi, dan atau tersangka KPK pasti bekerja prudent tanpa mengenal waktu.

Kompas.com
Gubernur Papua Lukas Enembe. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dugaan KPK sedang berpolitik terkait kasus gubernur Papua, Lukas Enembe dinilai sangat berlebihan dan cenderung tidak berdasar.

Tuduhan tersebut selain tidak melakukan pendidikan kesadaran hukum yang benar kepada masyarakat, berpotensi mengganggu upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing menjelaskan untuk menetapkan seseorang menjadi saksi, dan atau tersangka dan atau terdakwa dalam dugaan tindak pidana korupsi saja, KPK pasti bekerja prudent tanpa mengenal waktu.

Karena itu Emrus berharap masyarakat harus membiarkan KPK bekerja profesional, objektif dan netral demi pemberantasan korupsi yang sudah menjadi kejahatan luar biasa di Indonesia. Oleh sebab itu, sejatinya semua komponen bangsa mendukung KPK.

"Jangan ada elite politik di negeri ini mencoba-coba mengganggu atau mempolitisasi semua peran, fungsi dan tugas KPK dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Emrus dalam pernyataannya, Senin(3/10/2022).

KPK lanjut Emrus juga dinilai terus bekerja atas dasar undang-undang.

Baca juga: Forum Advokat Minta Dewas KPK Tindak Tegas Firli soal Dugaan Jegal Anies lewat Kasus Formula E 

Menurut Emrus, KPK tidak pernah tunduk pada kekuasaan apapun, termasuk pengaruh dari pusat kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

"Sejumlah bukti dapat dikemukakan bahwa KPK bekerja imparsial. Jangankan gubernur, dua menteri dari kader dua partai papan atas dan berkuasa saat ini, sudah divonis terbukti sah melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan baru-baru ini seorang hakim agung sedang menjalani proses di KPK karena diduga korupsi," kata Emrus.

Diketahui, saat ini, KPK sedang memproses kasus hukum Gubernur Papua Lukas Enembe yang diduga menerima gratifikasi Rp 1 miliar terkait proyek di Pemerintah Provinsi Papua. Sedangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar dugaan penyimpanan dan pengelolaan uang Lukas Enembe yang tidak wajar. Salah satunya setoran tunai dari Lukas yang diduga mengalir ke kasino judi dengan nilai Rp560 miliar.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menilai, kasus Lukas murni soal hukum. Tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik. Dia mengatakan, setiap KPK menjerat atau menangkap politikus karena dugaan korupsi selalu ada tuduhan motif politik.

"Terkait isu politik di balik penetapan tersangka itu perkara basi. Itu biasa saja. Yang penting ada buktinya nggak? Sangkaan korupsinya kuat enggak? Itu saja," ujar Boyamin beberapa waktu lalu.(Willy Widianto)

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved