Kasus di Mahkamah Agung

Jadi Tersangka KPK, DPR Cabut Persetujuan Hakim Agung Sudrajad Dimyati

DPR RI memutuskan mencabut persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung, dalam Rapat Paripurna Selasa (4/10/2022).

Tribunnews/JEPRIMA
Jadi Tersangka KPK, DPR Cabut Persetujuan Hakim Agung Sudrajad Dimyati 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR RI memutuskan mencabut persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung, dalam Rapat Paripurna Selasa (4/10/2022).

Hal itu diputuskan setelah Sudrajad Dimyati ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Dalam rapat paripurna hari ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyampaikan hasil rapat internal Komisi III DPR yang mencabut persetujuan hasil fit and proper hakim agung MA atas nama Sudradjat Dimyati.

"Mengacu pada Pasal 226 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib serta memperhatikan aspirasi masyarakat, Komisi III DPR RI melakukan rapat internal pada Senin tanggal 3 Oktober 2022 yang memutuskan, Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung RI atas nama Sudrajad Dimyati SH, MH. Yang merupakan hasil uji kelayakan di Komisi III DPR RI pada 18 September 2014 dan telah disetujui dalam rapat paripurna tanggal 23 September 2014 yang lalu," kata Pangeran, di Ruang Rapat Paripurna DPR, Senayan, Jakarta.

Komisi III DPR, kata Pangeran, tidak hanya bertanggung jawab dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Namun Komisi III DPR juga mempunyai fungsi pengawasan yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat terkait.

"Dalam rangka itu, Komisi III DPR RI tidak hanya bertanggung jawab dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan saja sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, namun Komisi III DPR RI juga mempunyai fungsi pengawasan yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat terkait agar dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara bertanggung jawab, bermoral, dan mengikuti ketentuan perundang-undangan," ucap Pangeran.

Setelah itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan rapat, meminta persetujuan untuk mencabut persetujuan atas nama Sudrajad Dimyati sebagai hakim agung.

"Untuk menindaklanjuti keputusan Komisi III tersebut, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah keputusan Komisi III untuk mencabut persetujuan Hakim Agung pada Mahkamah Agung atas nama Sudrajad Dimyati dapat disetujui?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab anggota dewan.

Baca juga: KPK Tahan Seorang Tersangka Pihak Swasta Penyuap Hakim Agung MA Nonaktif Sudrajad Dimyati

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Sudrajad diduga menerima suap agar mengondisikan putusan kasasi laporan pidana dan gugatan perdata terkait aktivitas dari koperasi simpan pinjam Intidana.

"Penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka," ucap Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2022).

Sembilan orang lainnya yang dimaksud Firli antara lain Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA, Elly Tri Pangestu; dua PNS Kepaniteraan MA, Desy Yustria dan Muhajir Habibie; serta dua PNS MA, Redi dan Albasri. Mereka dijerat sebagau tersangka penerima suap bersama dengan Sudrajad.

Sementara sebagai tersangka pemberi suap, KPK menetapkan dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto; serta dua orang pengacara, Yosep Parera dan Eko Suparno.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved