Wawancara Eksklusif

VIDEO EKSKLUSIF KPU Sebut Verifikasi Administrasi Video Call Dilakukan Karena Alasan "Force Majeure"

Alasan "force majeure" jadi dasar KPU RI memerintahkan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik (parpol) melalui video call.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Alasan "force majeure" menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memerintahkan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 melalui video call.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik saat bincang-bincang bertajuk 'Partai Politik Layak & Tidak Layak Lolos di Pemilu 2024 bersama Hadar Nafis Gumay dan Arief Budiman di Kantor Redaksi Tribun Network, Jakarta, Kamis (20/10/2022).

Sebagai informasi, KPU RI ditegur tertulis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dianggap melanggar administrasi pemilu lantaran melakukan verifikasi keanggotaan parpol lewat video call.

"Ada situasi force majeure, misalnya di Kalimantan Barat, pada waktu itu terjadi banjir yang tidak memungkinkan anggota partai politik yang harus diklarifikasi datang ke lokasi," ujar Idham Holik. 

Yang kedua, dia menjelaskan, ada beberapa anggota partai politik yang dalam kondisi sakit dan tidak memungkinkan datang ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi.

"Terus juga cuaca dan kondisi alam yang tidak memungkinkan anggota partai politik untuk datang ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi. Misalnya karena gelombang laut yang tinggi," jelasnya.

"Itu akhirnya, karena waktu kami melakukan klarifikasi itu waktunya cukup singkat jadi kami minta untuk melakukan video Call, KPU minta melakukan video call," ucapnya.

Ketua Bawaslu: Verifikasi Administrasi Lewat Video Call Penafsiran Kemanjon

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja memastikan komunikasi dengan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus berjalan dengan baik.

Terlebih, tahapan dan persiapan menuju pemilihan umum (Pemilu) 2024 sudah semakin dekat.

Namun, Bagja menyadari terdapat sejumlah perbedaan pandangan antara Bawaslu dengan KPU. Salah satunya soal pelaksanaan verifikasi adminstrasi terhadap partai politik (Parpol) calon peserta Pemilu 2024.

Bagja menyoroti soal tahapan verifikasi administrasi parpol menggunakan sistem video call.

Hal itu disampaikan Bagja saat bincang-bincang bertajuk 'Partai Politik Layak & Tidak Layak Lolos di Pemilu 2024 bersama Hadar Nafis Gumay dan Arief Budiman di Kantor Redaksi Tribun Network, Jakarta, Kamis (20/10/2022).

"Misalnya pada saatnya agak ramai itu pada saat videocall, video call pada saat verifikasi administrasi. Kemudian juga sebelumnya pada saat pendaftaran, pendaftaran tidak ada masalah sebetulnya," kata Bagja.

Halaman
123
  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved