Asal-usul Amplop Cokelat yang Diserahkan Ganjar Pranowo ke DPP PDIP: Dari Mama-mama Papua
Ganjar Pranowo memenuhi panggilan DPP PDIP, dalam pertemuan tersebut Ganjar Pranowo serahkan amplop cokelat.
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tampak menyerahkan amplop cokelat kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ganjar Pranowo masuk ke markas PDIP, lalu menemui Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, dan Komarudin Watubun selaku Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP.
Seperti diketahui, Ganjar memenuhi panggilan DPP PDIP buntut pernyataannya yang siap maju calon presiden (capres) 2024.
Berdasarkan hasil dari pertemuan yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Ganjar mendapatkan sanksi teguran dari DPP PDIP.
Soal amplop cokelat Ganjar pun menjelaskan perihal asal-usulnya.
Lantas, apa isinya?
Baca juga: POPULER NASIONAL Sanksi bagi Ganjar dari PDIP | Sidang Lanjutan Bharada E Digelar Hari Ini
Ganjar menjelaskan amplop cokelat yang ia serahkan ke DPP PDIP.
Amplop cokelat ini pun diterima langsung oleh Komarudin Watubun.
Ganjar menjelaskan amplop cokelat tersebut berasal dari para wanita dari Papua.
"Pagi tadi saya didatangi oleh mama-mama dari Papua," ujar Ganjar, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Senin (24/10/2022).
Ganjar pun hanya menjelaskan sedikit isi amplop cokelat itu.
"Mereka menyampaikan ada problem pembangunan yang ada di sana."
"Maka karena hari ini saya dipanggil (DPP PDIP) maka saya serahkan (amplop cokelat) ke Pak Komarudin," ujar Ganjar.
"Itu urusan pembangunan saja," pungkasnya.
Diberi sanksi

Ganjar Pranowo dijatuhi sanksi teguran lisan buntut dari pernyataannya siap jadi capres 2024.
Baca juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tegaskan Klarifikasi Terhadap Ganjar Upaya Merawat Kader Partai
Ganjar mengaku menerima sanksi tersebut kemudian siap untuk membenahi komunikasi politik.
Ia pun berterima kasih kepada Hasto Kristiyanto dan Komarudin Watubun, yang sudah memberikan penjelasan terhadap statement yang dirinya katakan.
"Sebagai kader saya taat dan tadi diberikan sanksi lisan tentu ini baik, dari komunikasi publik rasanya saya harus memperbaiki," terangnya lagi.
Ganjar Pranowo juga menegaskan terkait urusan Pilpres 2024, merupakan kewenangan Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri, sepenuhnya.
"Dan tentu saja bahwa semua keputusan terkait Pilpres adalah keputusan ketua umum maka semua harus mengikuti, dan saya setuju," imbuhnya.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)