Balas PDIP soal Oposisi 'Fotocopy', Demokrat: Tak Perlu Reaktif Kalau Dikritisi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mengingatkan PDI Perjuangan (PDIP) agar tak reaktif ketika kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dikritisi.

"Tidak perlulah terlalu reaktif kalau kebijakan pemerintah (kami) dikritisi. Itu kan hal biasa dalam demokrasi," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Selasa (22/11/2022).

Herzaky mengatakan pihaknya mengkritisi kebijakan pemerintah sebagai bentuk check and balances dalam negara demokrasi.

"Kami punya tanggung jawab moral menjalankan tugas check and balances, memastikan kebijakan pemerintah tidak ugal-ugalan dan sebisa mungkin bermanfaat untuk rakyat," ujarnya.

Baca juga: Pengamat Sindir Koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS: Kalau Solid Deklarasi Dong

Apalagi, kata dia, saat ini banyak rakyat yang terjebak kemiskinan dan pengangguran.

Bahkan, yang bekerja pun penghasilannya tak kunjung meningkat. Padahal, harga-harga terus melambung mencekik rakyat kecil dan anggaran pemerintah sangat-sangat terbatas.

"Jadi, kami harus berupaya, sebisa mungkin anggaran negara digunakan pemerintah seoptimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Bukan sekedar memenuhi keinginan atau memuaskan dahaga segelintir elit belaka," ujar Herzaky.

Herzaky menegaskan Demokrat merupakan partai rasional seperti disampaikan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Jika kebijakan pemerintah memang baik untuk rakyat, pasti kami dukung. Contohnya Perppu Covid-19 ketika awal-awal Covid melanda. Tapi, kalau memang kebijakan pemerintah tidak ada manfaatnya untuk rakyat, masak kami diam aja?" tegasnya.

Selain itu, Herzaky juga mengkritisi langkah pemerintah yang dianggapnya belum menunjukkan teladan baik dalam mengelola anggaran.

"Masih aja jor-joran mengeluarkan anggaran untuk proyek mercusuar yang tidak ada manfaat langsung untuk rakyat saat ini," ucapnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mendirikan bangunan megah di saat rakyat kesulitan.

"Banyak bangunan fisik megah berdiri, tetapi rakyat sulit makan karena tak kunjung dapat kerja, bahkan yang sudah bekerja kena PHK, apa itu yang dicari? Tentu tidak," ungkap Herzaky.