Demokrat Tolak Ide Percepatan Pembangunan: Masyarakat Menginginkan Perubahan

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menanggapi pernyataan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno alias Sandiaga Uno, terkait konsep percepatan pembangunan yang akan dibawanya jika maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Partai Demokrat menyatakan, tidak sepakat jika konsep itu yang akan diutamakan, dibandingkan konsep perubahan dalam kepemimpinan selanjutnya.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani yang turut menyampaikan, perbandingan kepemimpinan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Joko Widodo (Jokowi).

"Saya akan mengkritisi pernyataan tidak setuju ide perubahan dan lebih memilih ide percepatan pembangunan. Untuk mendapatkan gambaran yang memadai, kita bandingkan pemerintahan Pak SBY dan Pak Jokowi," kata Kamhar saat dimintai tanggapannya, Kamis (1/6/2023).

Dalam gambarannya itu, Kamhar turut menyampaikan data perbandingan kinerja 8 tahun SBY saat menjabat sebagai Presiden dengan pemerintahan Jokowi saat ini.

Adapun, salah satu bidang yang dijadikan fokus oleh Kamhar yakni sektor ekonomi, angka kemiskinan hingga hutang negara.

"Di masa pak SBY Produk Domestik Bruto naik 275 persen sementara di masa Jokowi hanya naik 85%. Pendapatan negara juga naik 231% di masa SBY sementara di masa Jokowi hanya naik 69%," kata Kamhar.

"Angka kemiskinan turun 5 persen di masa SBY sementara di masa Jokowi hanya turun 1,35 persen," lanjutnya.

Selanjutnya, untuk angka pengangguran kata dia, di era SBY turun sebanyak 3,73 persen dibandingkan pemerintah sebelumnya.

Baca juga: Namanya Tak Masuk Bursa Cawapres Anies Baswedan, Sandiaga Uno Beri Kode Siap Dampingi Ganjar Pranowo

Sementara kata Kamhar, di pemerintahan Jokowi, angka pengangguran itu justru naik 0,22 persen.

"Tak hanya itu, Pak Jokowi juga berhasil mencetak rekor pengutang terbesar sepanjang Indonesia merdeka sebesar Rp. 7.879 triliun," katanya.

Lebih jauh, Kamhar juga menyoroti beberapa kondisi yang menurut pihaknya malah mengalami kemunduran di era Presiden Jokowi.

"Kita belum berbicara kehidupan politik dan demokrasi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penguatan kelembagaan, sistem ketatanegaraan dan sebagainya yang juga mengalami kemunduran," tutur dia.

Kamhar lantas merujuk data tersebut, dengan mengklaim kalau, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah perubahan.

Sebab, beberapa sektor penting di pemerintahan kata dia, saat ini sedang mengalami pelambatan hingga kemunduran.

"Jadi melihat potret pemerintahan Pak Jokowi yang mengalami perlambatan dan pemunduran ini, justru yang paling pas dan relevan adalah melakukan Perubahan dan Perbaikan. Perlambatan itu antitesis dari percepatan," tukas dia.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno alias Sandiaga Uno menyatakan, dirinya akan menetapkan konsep percepatan pembangunan bukan untuk perubahan.

Pernyataan itu disampaikan Sandiaga Uno saat disinggung terkait adanya potensi dirinya disandingkan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Adapun salah satunya, disandingkan oleh Anies Baswedan yang merupakan bakal capres dari Koalisi Perubahan.

Alasan Sandiaga Uno menerapkan konsep percepatan pembangunan itu karena dirinya melihat adanya potensi Indonesia menjadi negara maju.

"Capaian pembangunan dan ekonomi untuk mencapai negara maju. Kalau kita ubah lagi arah pembangunan kita, kita nanti akan hilang waktu dan bonus demografi," kata Sandiaga Uno saat ditemui di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Kesempatan untuk meraih Indonesia Emas tersebut, kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu hanya memerlukan waktu singkat, yakni 15 tahun atau pada 2045.

Oleh karenanya, jika pembangunan yang ada saat ini diubah, dikhawatirkan bakal menghilangkan potensi tersebut.

"Karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini, kita hanya punya waktu 15 tahun. 15 tahun untuk bonus demografi kita terkonversi peningkatan," ucap dia.

Sandiaga pun enggan menjawab apakah sikap itu menandakan dirinya tidak sepakat dengan visi yang dibawa koalisi perubahan yang kini mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden.

Ia hanya menyatakan, data menunjukkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi memiliki tingkat kepuasan yang tinggi di masyarakat.

"Nanti tentunya pimpinan partai politik yang akan menentukan. Tetapi ini berdasarkan data yang saya miliki dan pengalaman yang saya lalui selama ada di kabinet Indonesia maju. Dan capaian capaian yang berbuah terhadap tingkat kepuasan kepada pemerintah Jokowi di angka hampir 80 persen," pungkasnya.

Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan terhadap Jokowi-Maruf 70 Persen

Jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berada di angka 70,1 persen.

"Tujuh dari 10 responden yang diminta penilaiannya menyatakan 'puas' pada kinerja pemerintah," tulis tim Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (22/5/2023).

Capaian ini tercatat naik 0,8 persen bila dibandingkan survei sebelumnya pada Januari 2023. Adapun angka tertinggi terjadi pada Januari 2022 sebesar 73,9 persen.

Apabila diperinci dari sektor masing-masing, kepuasan publik tertinggi disumbangkan oleh sektor kesejahteraan sosial, di mana terdapat 78 persen repsonden yang menyatakan puas, naik 0,7 persen dibandingkan survei sebelumnya.

Survei juga mencatat sebanyak 74,4 persen responden puas terhadap kinerja pemerintah di bidang politik keamanan. Namun, angka ini turun 4,8 persen dibandingkan survei bulan Januari 2023.

Sementara itu, kepuasan publik di sektor penegakan hukum naik dari 55,1 persen menjadi 59 persen. Lalu, di sektor perekonomian naik dari 53,5 persen menjadi 59,5 persen.

"Kepuasan terhadap kinerja pemerintah tampak pada sebagian besar bidang persoalan. Pemerintah dinilai responsif dalam mengatasi berbagai problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat," tulis Litbang Kompas.

Dari 20 indikator penilaian yang terangkum dalam empat sektor di atas, setidaknya ada 15 indikator penilaian yang tingkat kepuasannya meningkat pada bulan ini.

Sementara itu, terdapat lima persoalan yang dinilai cenderung menurun, yakni menjamin warga bebas berpendapat dari 71 persen ke 70,5 persen. Lalu, mengembangkan budaya gotong royong dari 76 persen ke 74 persen.

Kemudian, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dari 80,1 persen ke 79,4 persen. Lalu, meningkatkan kualitas pendidikan dari 76 persen ke 74,2 persen.

Selanjutnya, memeratakan pembangunan antarwilayah dari 65,4 persen ke 64,4 persen.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka pada 29 April-10 Mei 2023.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 30 provinsi Indonesia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 2,83 persen.