Menhan Prabowo Dikunjungi Dubes Rusia dan Beri Masukan Soal Perdamaian

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva setelah dikunjungi Dubes Ukraina Vasyl Hamianin di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada Senin (5/6/2023) kemarin.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertemuan Prabowo dan Lyudmila tersebut berlangsung pada Senin (5/6/2023) sore.

Prabowo mengatakan dalam pertemuan tersebut keduanya banyak membahas kerja sama kedua negara khususnya di bidang pertahanan, militer, dan peningkatan kekuatan alutsista TNI.

Selain itu, Prabowo berharap hubungan yang telah terjalin cukup lama antar kedua negara dapat terus berjalan dengan baik.

"Kami juga memberikan masukan masukan demi terciptanya perdamaian antara Ukraina dan Rusia," kata Prabowo yang juga mengunggah foto pertemuan tersebut di akun Instagram resminya, @prabowo pada Selasa (6/6/2023).

Dubes Ukraina Datangi Kemhan

Duta Besar (Dubes) Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin terlihat mendatangi kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jakarta Pusat pada Senin (5/6/2023).

Kedatangan Vasyl berselang dua hari setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan lima saran untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina pada International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Sabtu (3/6/2023).

Baca juga: Tuding Rusia Ledakan Bendungan Kakhova, Zelenskyy Sebut Warganya Siap-siap Kebanjiran

Vasyl tampak keluar dari gedung kantor Kemhan didampingi oleh Kabainstrahan Kemhan RI Mayjen TNI Yudi Abrimiyanto sekira pukul 11.31 WIB.

Ia mengatakan ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Senin (5/6/2023) kemarin.

Vasyl mengatakan dalam pertemuan tersebut ia menyampaikan kembali pernyataan resmi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko.

"Saya menyampaikan tanggapan resmi dari Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Ukraina)," kata Vasyl ketika dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (6/6/2023).

Sebelumnya, Nikolenko menyampaikan Indonesia merupakan negara penting di kawasan Asia Tenggara, yang tahun ini menjabat sebagai ketua ASEAN.

Tahun lalu, kata dia, Presiden Joko Widodo yang merupakan pemimpin pertama dari Asia mengunjungi Kyiv untuk melihat sendiri konsekuensi dari agresi rusia.

"Kami menghargai perhatian Indonesia, yang tampaknya telah menarik kesimpulan berdasarkan sejarahnya sendiri, terhadap masalah pemulihan perdamaian di Ukraina," kata Nikolenko.

"Akan tetapi, tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan federasi rusia, sehingga tidak mungkin mengadakan referendum di sana," sambung dia.

Setelah federasi Rusia melancarkan agresinya, kata dia, Rusia menduduki Krimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. 

Fakta tersebut, kata Nikolenko, tercatat dalam dokumen resmi PBB.

Di wilayah-wilayah yang diduduki, kata dia, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. 

Rusia, lanjut dia, harus menarik pasukannya dari wilayah Ukraina, dan batas-batas teritorial Ukraina yang diakui secara internasional harus dipulihkan.

"Kami tidak menerima skenario lain selain itu. Gencatan senjata, pemunduran pasukan sejauh 15 kilometer, dan pembentukan zona demiliterisasi juga tidak akan berhasil," kata dia.

"Sekarang, Rusia sedang mencoba segala cara untuk mengacaukan serangan balik Ukraina. Gencatan senjata tanpa adanya penarikan pasukan rusia dari wilayah Ukraina hanya akan memberikan rusia kesempatan untuk mengulur waktu, menyusun kembali pasukannya, memperkuat posisinya di wilayah yang diduduki, dan mengumpulkan kekuatan untuk melancarkan gelombang agresi baru," sambung dia.

Perdamaian jangka panjang di Ukraina, lanjut dia, berarti pembebasan seluruh wilayah Ukraina dari pendudukan rusia. 

"Inilah tujuan Formula Perdamaian Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Kami mengundang Indonesia untuk bergabung dalam mengimplementasikan formula tersebut," kata dia.

Politik Bebas Aktif Indonesia

Usai menerima kunjungan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin di Kemhan, Jakarta pada Senin (5/6/2023), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbicara tentang politik bebas aktif yang dianut Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi terkait situasi global yang terus berkembang dan sangat dinamis.

"Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif ingin menjadi sahabat bagi semua negara di dunia," tulis Prabowo disertai unggahan foto pertemuan dengan Vasyl di Instagram pribadinya @prabowo pada Selasa (6/6/2023).

Baca juga: LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Ungguli Ganjar Pranowo jika Anies Baswedan Gagal Nyapres

Selain itu, ia mengatakan pemerintah Indonesia mendukung langkah-langkah bijak dan upaya terciptanya perdamaian dunia.

"Dan kami mendukung langkah-langkah bijak serta upaya terciptanya ketertiban dan perdamaian di dunia," kata dia.

5 Saran Untuk Resolusi Konflik

Diberitakan sebelumnya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan lima saran untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina.

Hal itu disampaikan International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Sabtu (3/6/2023).

"Karena itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merekomendasikan bagi saudara-saudara kita di Ukraina dan di Rusia untuk secepat mungkin menghentikan permusuhan,” kata Prabowo.

Prabowo mengusulkan agar Dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian.

Ia pun mengusulkan beberapa garis besar saran resolusi konflik.

Lima saran tersebut yaitu pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik.

Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.

Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.

Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia.

Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

"Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan langkah-langkah ini telah terbukti efektif dalam sejarah. Contohnya di Korea.

"Meskipun saya sepakat bahwa resolusi masih harus dicapai di Korea. Namun, yang mendesak adalah penghentian permusuhan segera untuk melindungi penduduk sipil tak berdosa di wilayah konflik,” pungkasnya.