BP2MI Launching Portal Satu Data Pekerja Migran, Terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaunching Portal Satu Data Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Anjungan Informasi Mandiri (AIM), di Swiss-Belhotel, Kalibata, Senin (31/7/2023).

Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan Portal Satu Data PMI telah terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Baca juga: Banyak PMI Dicegah Imigrasi, Kepala BP2MI Tegaskan E-KTKLN/E-PMI Bukan Dokumen Wajib 

"Data yang telah diintegrasikan ke dalam Portal Satu Data Indonesia adalah Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Data Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Data Pengaduan Pekerja Migran Indonesia," kata Benny dalam sambutannya.

Sementara itu AIM adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk membantu memberikan layanan informasi kepada Calon PMI, PMI dan keluarga tentang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia terutama bagi para pekerja yang berminat bekerja ke luar negeri.

Kepala BP2MI mengatakan, dengan didukung multimedia (teks, gambar, animasi, video) yang interaktif (layar sentuh, gerakan mouse, penekanan tombol keyboard), keberadaan AIM membantu efisiensi waktu dan energi dalam proses pelayanan pemberian informasi.

"Anjungan Informasi Mandiri akan ditempatkan di kantor layanan BP2MI di daerah," ujarnya.

Benny mengatakan kedua sistem yang diluncurkan hari ini menjadi salah satu implementasi program BP2MI untuk memodernisasi sistem pendataan secara terintegrasi.

Baca juga: BP2MI Perjuangkan Kenaikan Gaji Pekerja Migran RI di Singapura dan Hong Kong

Namun menurutnya, dibutuhkan koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk mendukung pengumpulan data secara terpusat, seperti dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kemenko PMK, Kementerian Ketenagakerjaan, KementerianPAN RB, hingga Bappenas.

Ia berharap integrasi sistem ini akan berdampak terhadap layanan publik yang efisiensi anggaran, hingga program pemerintah yang tepat sasaran.

"Keterpaduan pelayanan publik pasti memerlukan keterpaduan data, jika hal ini sukses, Indonesia akan memiliki satu skema pelayanan publik terintegrasi yang berbasis data," ujarnya.