Komisi VI DPR Yakin Menteri Bahlil Mampu Jalankan Tugas Presiden Tangani Konflik di Pulau Rempang 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, untuk mengurai permasalahan dengan berkomunikasi langsung menemui masyarakat agar memberikan penjelasan secara gamblang mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kawasan Pulau Rempang, Batam.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji, optimis dengan kemampuan dan keluwesan komunikasi Menteri Bahlil mampu mengatasi permasalahan-permasalahan atau hambatan yang menimbulkan konflik yang terjadi di lapangan.

Sarmuji juga berharap terjadi proses rekonsiliasi setelah kehadiran Menteri Bahlil ditengah masyarakat.

"Kami berharap ada proses rekonsiliasi yang tuntas dan komunikasi yang selama ini mungkin agak rumit bisa diurai dengan Pak Menteri datang ke Pulau Rempang. Dan saya yakin dengan kemampuan komunikasi pak menteri, segala keruwetan bisa diatasi," kata Sarmuji, dalam keterangannya Kamis (14/9/2023).

Menurut Sarmuji koordinasi antar pihak harus tuntas agar tidak ada lagi hal yang menyulut terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

"Koordinasi menjadi soal yang harus dituntaskan karena kalau koordinasinya kemarin itu tuntas mestinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Legislator Partai Golkar itu menduga konflik di Pulau Rempang terjadi karena masih ada persoalan yang mungkin belum terkomunikasikan dengan baik.

Sehingga menjalin komunikasi dengan masyarakat dan berusaha mengakomodir keinginan masyarakat serta memahami sosial budaya yang dimiliki masyarakat penting untuk dapat mengatasi permasalahan investasi yang masih ada.

"(Jika) pemerintah sudah menyediakan sekian-sekian itu terkomunikasikan dengan baik, rumah sudah sediakan, tanah sudah juga disediakan, bahkan saya dengar juga uang pengganti sudah disediakan, uang sampai bangunan rumahnya bisa ditempati juga sudah disediakan," ucapnya.

Ia meyakini jika komunikasi tersampaikan dengan baik kepada masyarakat konflik di Pulau Rempang tidak akan pecah seperti yang terjadi beberapa hari lalu.

"Andaikan itu terkomunikasikan dengan baik, mestinya kan tuntas enggak ada persoalan," ujar Sarmuji.

Hal senada disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade mendukung langkah Presiden Jokowi mengirim Menteri Bahlil menyelesaikan konflik di Rempang dinilai tepat.

Andre berharap turunnya Menteri Bahlil konflik segera rampung karena dianggap mengerti masalah yang dihadapi masyarakat.

"Kemarin Pak Presiden di Cilegon juga sudah mengutus Pak Bahlil untuk terjun ke lapangan, jadi saya minta agar permasalahan ini bisa segera selesai pak menteri. Saya percaya, Pak Bahlil kan juga berpidato 12 Agustus di Batam, bahwa Pak Bahlil berasal dari bawah dan mengerti masalah rakyat. Karena itu perintah presiden Jokowi sudah tepat," kata Andre.

Dia mendukung investasi masuk di Pulau Rempang, namun harus memberikan manfaat juga bagi masyarakat lokal 

"Kami mendukung investasi, tapi harus memberi manfaat untuk rakyat. Jangan sampai investasi yang ada merugikan rakyat," ucap Andre.

Terkait pengosongan Pulau Rempang yang akan dibangun proyek Eco City, Andre menyampaikan bahwa Presiden Jokowi sudah memiliki solusi yang terbaik dengan menyediakan rumah tipe 45 dan tanah seluas 500 m2.

"Perlu kita garis bawahi bahwa pemerintah Presiden Jokowi sudah punya kebijakan yang adil bagi rakyat. Saya baca bahwa presiden sudah menyiapkan rumah tipe 45 dengan harga pembangunan Rp 120 juta plus tanah 500 m2 dan bersertifikat untuk warga," ucap Andre.

Bahkan, lanjut Andre, selama rumah belum selesai dibangun, dan selama masih menunggu sertifikat tanah belum diserahkan ke warga, maka pemerintah memberikan uang kontrak rumah per KK (kepala keluarga) sebesar Rp 1 juta.

"Lalu ada uang tunggu Rp 1.030.000 per bulan per kepala, bukan per KK. Menurut saya, Ini sudah win-win solusi yang terbaik dari pemerintah. Bahwa pemerintah membutuhkan investasi tapi pemerintah juga tidak melupakan aspirasi rakyat. Pemerintah tidak menelantarkan rakyat. Dan 50 persen warga sudah menerimanya. Tinggal 50 persen lagi yang butuh dikomunikasikan lagi," kata Andre.

Untuk itu, Andre berharap Menteri Bahlil bekerja dan menyelesaikan tugas dari Presiden Jokowi dengan baik.

Baca juga: Rencana Peralihan Ekspor CPO ke Luar Eropa, Komisi VI DPR: Langkah Menteri Bahlil Sudah Benar

"Sesuai perintah presiden, berkomunikasi lah dengan masyarakat Pak Menteri, selesaikan dengan segera, bahwa kita butuh investasi tapi pemerintah tidak akan menelantarkan rakyat. Ini harapan kami. Lalu sampaikan hasilnya kepada kami di Komisi VI pak usai pak menteri berkunjung ke Rempang," tandas Andre.