Muncul Wacana Koalisi Gemuk Prabowo Bentuk 40 Kementerian dan Lembaga, Ini Respon Gerindra

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Muncul wacana penambahan jumlah kementerian dan lembaga menjadi 40 dianggap hanya sekadar untuk mengakomodir banyak partai politik (parpol) dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Wacana ini muncul di tengah isu Koalisi Gemuk pemerintahan Prabowo-Gibran yang bisa terdiri dari banyak partai politik.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman hal itu akan menjadi evaluasi di internal partai pendukung Prabowo-Gibran.

"Jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (7/5/2024).

Namun, Habiburokhman menyebut kewenangan menyusun formasi kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.

"Apakah besar efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau," ujarnya.

Secara pribadi, Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu tak masalah dengan wacana penggemukan kabinet pemerintahan mendatang.

Sebab menurutnya sejauh ini ada kementerian yang seolah-olah dipaksakan untuk digabung, padahal secara tupoksinya berbeda.

"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga enggak ada masalah," pungkasnya.

Kalkulasi Jatah Menteri

Sebagaimana diketahui koalisi awal parpol pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres adalah Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari empat partai politik di parlemen, yakni Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Sementara ada tiga parpol baru yang kabarnya akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran yakni Nasdem, PKB, dan PKS.

Tiga parpol ini sebelumnya bergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024.

Nasdem dan PKB sudah menyatakan keinginannya bergabung koalisi Prabowo namun PKS sejauh ini masih menemui jalan buntu karena ditolak anggota Koalisi Indonesia Maju terutama dari parpol nonparlemen Partai Gelora.

Dengan bergabungnya PKB dan Nasdem maka setidaknya ada 6 parpol di parlemen pendukung Prabowo-Gibran.

Selain 6 parpol yang memiliki kursi di DPR. parpol non-parlemen atau parpol yang tidak memiliki kursi di DPR tapi mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 juga kemungkinan akan mendapatkan jatah kursi menteri atau wakil menteri.

Adapun parpol di luar parlemen seperti PSI, Partai Gelora, PBB, dan Partai Garuda.

Sehingga menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran diprediksi bakal diisi 11 partai politik.

"Besar kemungkinan koalisi pemerintahan pak Prabowo terdiri 11 partai politik," kata Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, Senin (29/4/2024).

26 Kursi Menteri Diisi Parpol?

Menurut Ray jika ada 11 parpol yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran maka setidaknya bakal ada 26 kursi menteri untuk partai politik dari total 34 kursi menteri.

Artinya hanya tersisa 8 kursi bagi kalangan non partai atau untuk profesional.

Sementara itu untuk jatah menteri, menurut Ray, nantinya Partai Golkar bisa mendapatkan 5 kursi menteri, Gerindra 5 kursi, Demokrat, PAN, dan titipan menteri Jokowi masing-masing 3 kursi.

Lalu PSI, PBB, NasDem, PKS dan PPP masing-masing mendapatkan 1 kursi menteri.

Sementara itu untuk kemungkinan PKB mendapatkan 2 kursi menteri.

"Total 26 kursi, tinggal 8 kursi yang kemungkinan di isi oleh kalangan non partai politik," jelasnya.