Demo Pegawai Kemendiktisaintek, DPR Janji Evaluasi Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, merespons aksi demonstrasi yang dilakukan pegawai di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Demo ratusan ASN Kemendiktisaintek itu buntut pemecatan pegawai bernama Neni Herlina yang diduga dilakukan secara mendadak.

Dasco mengatakan, DPR berkomitmen melalui komisi teknis terkait akan melakukan pemantauan dan evaluasi dari kinerja Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro. 

"Tentunya nanti kita akan minta komisi teknis yang terkait dengan kementerian juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi-evaluasi jika dianggap perlu," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Dasco juga mengatakan, DPR akan menelusuri polemik yang ada di Kemendiktisaintek.

"Kita akan pelajari kita akan kaji," ujar Ketua Harian Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, Pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menggelar aksi protes dugaan pemecatan pegawai tak sesuai prosedur oleh Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Neni Herlina, pegawai Kemendiktisaintek yang dipecat oleh Satryo menceritakan jika pemecatannya itu dilakukan secara tidak etis.

Pemecatan tersebut, kata Neni, diduga akibat persoalan pergantian meja kerja di ruangan Satryo.

"Saya sih sepertinya sudah ditandain, ketika pertama kali masalah meja itu. Meja itu ada di ruang beliau, sebenarnya minta ganti saja. Sejak itu, saya dipanggil. Dibilang, kamu sekali lagi melakukan kesalahan, saya pecat kamu," ungkap Neni di sela-sela demonstrasi di kantor Kemendiktisaintek, Senin (20/1/2025).

Baca juga: Sosok Silvia Ratnawati, Istri Menteri Satryo Soemantri, Namanya Ikut Disebut dalam Demo Pegawai

Dirinya mengungkapkan permintaan pergantian meja itu datang dari istri Satryo.
Permintaan itu, kata Neni, disampaikan saat Satryo resmi dilantik sebagai Mendiktisaintek.

"Waktu itu permintaan mengganti meja itu dari istrinya sih. Karena waktu itu ke kantor, habis pelantikan beres-beres," tutur Neni.

Neni mengaku dimarahi oleh Satryo perihal penggantian meja tersebut.
Bahkan, Neni mengungkapkan Satryo memintanya pindah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Ya saya disuruh ke Dikdasmen pokoknya, keluar ke Dikdasmen. Bawa barang-barang kamu," ungkap Neni.

Pemecatan itu, kata Neni, bahkan diungkapkan oleh Satryo di depan para staf Kemendiktisaintek dan magang.

"Cuma maksudnya sudah keterlaluan saja di depan anak magang, di depan staf-staf saya," ucapnya.

Dirinya berharap aksi dari Paguyuban Pegawai Dikti hari ini dapat mencegah kasus serupa yang terjadi kembali ke pegawai lain.

"Saya tidak ingin kejadian ini berulang terjadi. Jadi teman-teman saya itu bekerja dalam mencekam ketakutan. Jadi tidak ingin ada Neni-neni yang lain, yang semena-mena disuruh  pergi begitu saja," pungkasnya.

Respons Kemendiktisaintek 

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan para pegawainya.

Aksi yang digelar pada hari ini, Senin (20/1/2025), di depan Kantor Kemendiktisaintek, Senayan, Jakarta, ini dilakukan untuk mengecam dugaan pemecatan pegawai bernama Neni Herlina.

Sekjen Kemendiktisaintek Togar M Simatupang mengatakan pihaknya masih membuka ruang dialog ke pegawai yang dipecat.

"Kita apresiasi penyampaian aspirasi suara dari beberapa pegawai, hal yang terjadi pada banyak pemekaran organisasi, penataaan organisasi, dan dinamika interaksi," ucap Togar saat dikonfirmasi, Senin (20/1/2025).

"Sebenarnya masih tersedia ruang dialog yang lebih baik dan ini tetap dengan tangan yang terbuka, pemikiran yang terbuka, dan pencapaian resolusi yang terbaik," tambah Togar.

Baca juga: Harta Kekayaan Menteri Dikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro Capai Rp 46 Miliar

Togar membantah bahwa pihaknya melakukan pemecatan terhadap Neni secara singkat.

Dirinya mengatakan ada penjaminan mutu yang harus dilakukan oleh para pegawai Kemendiktisaintek.

"Tidak sejauh itu, dalam penataan ada tingkat layanan dan mutu yang harus dijamin oleh bagian atau individu. Ada perbedaan dan tentu aplikasi penghargaan dan pembinaan," katanya.

Proses mutasi terhadap Neni, kata Togar, masih terbuka untuk opsi lain.

Dirinya meminta semua pihak mengedepankan jalan dialog.

"Sedang proses dan tentu terbuka untuk opsi lain, bukan hitam putih. Tidak baik terlalu reaktif dan tidak ada dialog," pungkasnya.