Program Makan Bergizi Gratis
Gibran Temukan Pisang Busuk di Makan Bergizi Gratis SMAN 13, Janji Akan Evaluasi: Saya Mohon Maaf
Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka minta maaf setelah menemukan ada pisang busuk pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 13 Jakarta Utara.
Penulis:
Rifqah
Editor:
Siti Nurjannah Wulandari
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, menemukan ada pisang busuk pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 13 Jakarta Utara.
Atas kejadian tersebut, Gibran meminta maaf dan berjanji akan melakukan evaluasi terhadap program MBG itu di sekolah-sekolah seluruh Indonesia.
"Hari ini untuk buah akan kami evaluasi lagi dan sekali lagi saya mohon maaf ya untuk SMA 13," kata Gibran saat ditanya awak media dalam tinjauan di SMAN 13 Jakarta Utara, Selasa (18/2/2025), dilansir Kompas.com.
Gibran menekankan, pemerintah menerima segala kritik dan saran yang diberikan masyarakat terkait program MBG pemerintah ini.
Sehingga, dia berharap, semua pihak bisa turut memberikan masukan demi kebaikan program MBG ke depannya.
"Kita tiap hari akan mengevaluasi, jika ada yang kurang silakan. Semua masukan, kritikan, evaluasi kami tampung," ungkap dia.
"Sekali lagi ini terima kasih tadi yang memberi masukan justru teman-teman yang ada di sini ya," ujar dia.
Menu MBG Dipastikan Aman Meskipun Anggaran BGN Dipangkas
Badan Gizi Nasional (BGN) turut terdampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Besaran efisiensi anggaran BGN tersebut sebesar Rp200,2 miliar dari total anggaran BGN Rp71 triliun.
Meski demikian, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Dr. Drs. Nyoto Suwignyo, MM, memastikan bahwa program MBG tetap berlanjut.
Menu program MBG tidak dikurangi dan masih tetap Rp10.000.
Baca juga: Ini 6 Tuntutan Pelajar Tolak Program Makan Bergizi Gratis di Papua: Hentikan Keterlibatan Aparat
"Enggak, kalau menunya enggak dikurangi," kata dia saat ditemui di Hotel Westin Jakarta, Kamis (14/2/2025).
Nyoto menjelaskan, efisiensi anggaran itu berdampak adalah pengadaan lahan.
Pihaknya pun akan menyewa lahan pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN dan lain-lain.
"Efisiensi 202 miliar, ya ini bagian dari upaya Badan Gizi Nasional memanfaatkan harga sewa. Harga tanah yang nggak bisa dibeli itu di efisiensi saja nanti untuk pemanfaatan yang lain. Karena arahnya jangan beli tanah lah kalau bisa dipakai untuk sewa yang lainnya," tutur dia.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.