Soal Kisruh Penundaan Pengangkatan CASN, Ahli: Belum TTD Kontrak, tapi Negara Sudah Jahat ke Mereka

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah telah memutuskan untuk menunda pengangkatan CPNS 2024 hingga Oktober 2025 dan untuk PPPK ditunda hingga Maret 2026.

Menanggapi hal ini Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar meminta pemerintah untuk jujur saja kepada publik.

Jika memang terjadi kekacauan administrasi yang berujung pada penundaan pengangkatan CASN 2024 ini.

Kemudian pemerintah harus mencari solusi bagi para CASN yang terlanjur resign dari tempat kerjanya yang lama.

Mengingat waktu menunggu pengangkatan ini bisa mencapai 6 bulan lebih.

"Menurut hemat saya pemerintah sepertinya tidak perlu gimmick, jujur saja ada kekacauan administrasi yang terjadi dan segera carikan solusinya untuk saudara-saudara kita calon PNS ini," kata Media dilansir Kompas TV, Selasa (11/3/2025).

Media menegaskan, para CASN ini adalah anak-anak muda yang baik.

Mereka mendaftar sebagai CASN karena ingin mengabdi kepada negara.

Namun ketika mereka belum resmi melakukan tanda tangan kontrak, negara justru sudah jahat kepada mereka.

"Mereka anak muda yang baik, mereka ingin mengabdi untuk negara. Mereka bahkan belum tanda tangan kontrak tapi negara sudah jahat sekali kepada mereka," tutur Media.

Peluang untuk mengabdi yang dibuka negara ini justru berujung pada kerugian yang dialami para CASN yang terlanjur resign dari pekerjaan lamanya ini.

"Negara memberikan peluang untuk mereka mengabdi, tapi kemudian akhirnya kini justru mereka yang dirugikan," imbuh Media.

Baca juga: Kisah Dokter Umum di Kalsel Terlanjur Resign dari Puskesmas, Penundaan Pengangkatan CASN Bikin Syok

DPR Dorong Pemerintah Segera Selesaikan Permasalahan Penundaan Pengangkatan CASN dan PPPK

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mendorong pemerintah segera menyelesaikan permasalahan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kami memahami ketidaknyamanan di pihak CPNS dan PPPK maupun pemerintah," kata Azis saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (10/3/2025).

Azis menegaskan baik DPR maupun pemerintah tentunya menginginkan solusi yang terbaik mengenai polemik ini.