DPR Resah Oknum Polisi di Indonesia Makin Banyak, Lemdiklat Polri Diminta Tanggung Jawab
Ia mempertanyakan apakah kurikulum di Lemdiklat Polri hanya menekankan aspek teoretis, dan mengabaikan pendidikan karakter yang semestinya menjadi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudianto Lallo, mengungkapkan keresahan sekaligus kritik atas maraknya penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana di Gedung DPR RI Jakarta, Rudianto mempertanyakan apakah sistem pendidikan di tubuh Polri masih relevan dalam membentuk anggota yang berintegritas.
“Kalau lihat fenomena hari ini, banyaknya oknum, dan mungkin juga semua profesi ada seperti itu, yang kemudian menyalahgunakan kewenangan yang diberikan,” ujar Rudianto pada Senin (26/5/2025).
Ia menekankan bahwa hampir di seluruh Indonesia, penyimpangan oleh aparat kepolisian terjadi secara berulang.
Rudianto pun menilai bahwa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri tak bisa lepas dari tanggung jawab atas kondisi ini.
"Apakah ini pertanda bahwa Kalemdiklat juga ikut bertanggung jawab kalau kemudian banyak kejadian dan hampir seluruh Indonesia ada oknum-oknum polisi yang menyimpang dari tugasnya?” tanyanya.
Baca juga: Kronologi Wartawan Tempo Dibanting Oknum Polisi saat Demo Hari Buruh di Semarang
Rudianto mengajak institusi kepolisian untuk merefleksikan kembali sistem pendidikan yang diterapkan selama ini.
Ia mempertanyakan apakah kurikulum di Lemdiklat Polri hanya menekankan aspek teoretis, dan mengabaikan pendidikan karakter yang semestinya menjadi fondasi etika aparat penegak hukum.
“Apa yang salah misalkan dari pendidikan, apakah selama ini kurikulumnya berbasis teoretik atau mungkin melupakan pendidikan karakter atau seperti apa?” ucapnya.
Baca juga: Komnas HAM: Penembakan Tiga Polisi oleh Oknum TNI di Way Kanan Mengandung Unsur Pembunuhan Berencana
Politisi NasDem itu juga meminta Kalemdiklat untuk menyampaikan gagasan konkret dan langkah strategis agar penyimpangan oleh oknum polisi bisa diminimalisasi secara signifikan.
Menurutnya, tanpa upaya menyentuh akar persoalan, reformasi di tubuh kepolisian akan terus menemui hambatan.
“Dan saya mau mendengar Pak Komjen, apa kira-kira gagasan, ide dari Kalemdiklat agar minimal mengurangi oknum-oknum Polri yang sering menyalahgunakan kewenangan yang diberikan,” pungkas Rudianto.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.