Bahlil Ogah Tanggapi Isu Reshuffle: Jangan Ambil Bagian Hak Prerogatif Presiden

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle yang kembali mencuat ke publik. 

Ia menegaskan bahwa saat ini lebih baik fokus pada momentum Idul Adha dan pelaksanaan kurban.

“Alhamdulillah hari ini kan kita raya kurban ya, kok temanya larinya jauh gitu ya,” kata Bahlil di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

Ia menyampaikan hal itu usai menyerahkan secara simbolis hewan kurban kepada pengurus Masjid Ainul Hikmah di lingkungan DPP Golkar. 

Total, ada 61 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang didistribusikan ke berbagai daerah, termasuk Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Bahlil menilai, perbincangan soal reshuffle sebaiknya tidak dibahas di tengah suasana ibadah. 

Menurutnya, urusan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

“Urusan kabinet itu urusan al-mukarram Bapak Presiden. Jangan kita mengambil bagian yang bukan hak kita karena itu hak prerogatif Bapak Presiden,” tegasnya.

Baca juga: Istana: Reshuffle Bisa Dilakukan Presiden Kapanpun, Orang di Luar Cuma Nebak Saja

Sebelumnya, Kepala Presidential Communications Office (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa isu reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. 

Ia meminta publik tidak berspekulasi berlebihan karena keputusan tersebut hanya diketahui oleh Presiden sendiri.

“Reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh Presiden kapan pun Presiden mau. Tapi sepanjang tidak diumumkan oleh Presiden, tidak disampaikan langsung oleh Presiden, semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi,” kata Hasan di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Menurut Hasan, suara-suara di luar terkait reshuffle bisa dianggap sebagai dinamika demokrasi yang wajar.

“Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja. Atau aspirasi, ‘tolong ganti ini’, ‘tolong ganti itu’, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif,” ujar Hasan.

Baca juga: Seskab Teddy Tegaskan Pertemuan Prabowo dan Menkes Hanya Bahas Isu Kesehatan, Bukan Reshuffle

Ia menyebut Presiden memiliki penilaian tersendiri terhadap kinerja para pembantunya di kabinet. Termasuk, jajaran menteri mana yang masih layak untuk dipertahankan atau tidak.

“Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh. Dan hanya Presiden yang tahu. Karena ini hak prerogatif Presiden. Jadi suara-suara di luar anggap saja bagian dari bunga-bunga demokrasi,” katanya.

Hasan pun menegaskan tidak ada pernyataan resmi dari Presiden terkait adanya reshuffle dalam waktu dekat. Ia menyebut isu tersebut terus hangat karena menjadi perbincangan publik, namun belum ada keputusan final.

“Apakah akan ada? Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” ujarnya.

Baca juga: Hendri Satrio Sebut 2 Indikator Reshuffle Kabinet Prabowo: Masuk Kategori Ini?

Ia juga merujuk pada pernyataan Presiden Prabowo baru-baru ini soal integritas pejabat publik.

“Kalau tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Presiden, sesuai dengan tugas, mandat, atau tidak bisa menjalankan pemerintahan yang bersih, yang tidak korupsi, yang tidak mencuri uang rakyat, ya sebaiknya mengundurkan diri sebelum saya berhentikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Hasan menambahkan pesan tersebut berlaku umum dan tidak ditujukan pada pihak atau nama tertentu.

“Itu peringatan secara umum, dan itu berlaku buat siapa saja. Tidak ditujukan ke orang-orang atau nama-nama tertentu. Kira-kira begitu,” pungkasnya.