Prabowo Sindir Birokrasi Lamban: Pemerintah Harus Kenyal dan Tidak Bertele-tele

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap kinerja birokrasi yang dianggap lamban dan berbelit-belit.

Ia menegaskan pemerintah modern harus bekerja cepat, efisien, dan fleksibel dalam merespons kebutuhan rakyat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menutup Konferensi Infrastruktur Internasional di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Prabowo menyebut birokrasi Indonesia masih dihambat oleh regulasi yang tidak masuk akal dan semangat sektoral.

“Saudara-saudara, ini mempertebal keyakinan saya bahwa pemerintah modern harus efisien, harus kerja cepat, harus fleksibel, kenyal, dan tidak boleh bertele-tele dengan peraturan-peraturan,” kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo PeDe Ekonomi Indonesia Bakal Tumbuh: Kita Akan Bikin Kaget Banyak Orang

Presiden menyampaikan pengalamannya saat mengevaluasi sistem distribusi pupuk bersubsidi.

Ia menyebut, sebelum disederhanakan, distribusi pupuk dari pabrik ke petani harus melalui 145 peraturan dan berlapis-lapis tanda tangan pejabat, mulai dari menteri hingga camat.

"Pupuk dari pabrik milik pemerintah Indonesia, pupuk yang disubsidi oleh APBN, keluar dari pabrik menuju petani tadinya 145 peraturan. Harus tanda tangan menteri, untuk tanda tangan menteri harus paraf dirjen, dari situ persetujuan gubernur, persetujuan bupati, camat, baru ke petani,” ucapnya.

Baca juga: Prabowo: Menteri-menteri Saya Bekerja Dengan Baik

Prabowo pun mengaku telah menghapus semua jalur panjang tersebut dan langsung menginstruksikan pengiriman pupuk dari pabrik ke kelompok tani (Gapoktan).

Ia mengklaim kebijakan ini berdampak nyata pada lonjakan produksi.

"Saya coret itu semua. Dari pabrik langsung ke Gapoktan. Nggak ada ini, ini, ini. Produksi naik, saudara. Pupuk yang langka, ternyata bisa tidak langka. Pupuk bisa terjangkau oleh petani,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengkritik regulasi yang dibuat hanya untuk mempertahankan kekuasaan sektoral atau mengakomodasi vested interest.

"Peraturan penting untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengamankan. Tapi peraturan yang dibuat hanya untuk mempertahankan kekuasaan sektoral dan hal-hal yang terlibat dengan vested interest harus kita tinggalkan,” ujar Prabowo.

Presiden menegaskan komitmennya untuk memangkas berbagai regulasi penghambat yang dinilai tidak masuk akal dan tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

"Saya bertekad untuk bekerja keras mengurangi regulasi-regulasi yang tidak masuk akal,” katanya.