Fahira Idris: Sekolah Rakyat Perlu Standar Mutu Nasional dan Kurikulum Kontekstual

Hasiolan EP/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris menyatakan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program ini bukan sekadar penyediaan pendidikan gratis, tetapi juga menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memutus rantai kemiskinan struktural melalui pemberdayaan generasi yang terpinggirkan.

Fahira menilai Sekolah Rakyat harus mampu menjawab persoalan pendidikan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi biaya, tetapi juga akses, gizi, serta bimbingan karakter.

Ia menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam pelaksanaan program ini, termasuk penguatan karakter dan pelatihan vokasional yang melampaui model sekolah reguler.

Dalam keterangannya di Jakarta, Fahira menyampaikan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat perlu mengedepankan pendekatan inklusif, pelibatan masyarakat lokal, serta landasan kemanusiaan dalam setiap tahap implementasi.

Ia juga menyoroti perlunya keterlibatan komunitas secara aktif dalam pengelolaan sekolah, termasuk penyesuaian kurikulum dengan konteks lokal yang mencakup budaya, kearifan desa, dan potensi ekonomi setempat.

Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan tenaga pendidik yang kompeten, terutama untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Fahira, perlu ada skema rekrutmen khusus yang melibatkan ASN, P3K, serta guru dari komunitas lokal, disertai insentif dan dukungan psikososial untuk menunjang tugas mereka di lokasi terpencil.

Selain itu, ia mendorong agar kurikulum Sekolah Rakyat dirancang secara kontekstual, relevan dengan kebutuhan lokal, serta memadukan pendidikan akademik, vokasional, karakter, dan kewirausahaan.

Sistem pendidikan fleksibel juga diperlukan untuk menjangkau anak-anak yang pernah putus sekolah.

Pendidikan nilai seperti spiritualitas, nasionalisme, dan kepemimpinan dianggap esensial untuk dimasukkan secara praktis dalam proses belajar.

Fahira menambahkan bahwa Sekolah Rakyat sebaiknya menjadi jembatan sosial yang membuka akses pendidikan merata, bukan malah menciptakan segregasi.

Ia mengusulkan agar pemerintah menetapkan standar mutu nasional, termasuk rasio guru-siswa, fasilitas belajar, dan kurikulum, serta melakukan akreditasi berkala dengan mempertimbangkan indikator keadilan sosial, bukan semata-mata prestasi akademik.

“Saya berharap Sekolah Rakyat menjadi wajah pendidikan yang tidak sekadar inklusif secara administratif, tetapi juga inklusif secara sosial dan budaya,” ujar Fahira.

Baca juga: Renovasi Sekolah Rakyat Tahap I Capai 61,78 Persen, Target Selesai 8 Juli 2025

Program Sekolah Rakyat dijadwalkan memulai tahap pertamanya dengan masa orientasi pada pertengahan Juli 2025.