Prabowo Sindir Pihak Nyinyir: Mau Kerja Baik, Tetap Dibilang Tidak Ada yang Benar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto heran kepada pihak yang selalu nyinyir kepada pemerintah, termasuk mengenai hasil negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato pada acara Harlah ke-27 PKB di JICC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

"Selalu ada yang nyinyir, jadi gimana ya kita perlu kritik dan pengawasan tapi kalau nyinyir agak lain ya, nyinyir kan. Kita nggak ada yang bener ya kan kita mau kerja baik nggak ada yang bener," kata Prabowo.

Menurut Presiden, situasi dunia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja.

Perang terjadi di sejumlah kawasan, dan Indonesia konsisten mempertahankan sikap nonblok.

Baca juga: Prabowo Punya Harta Rp2 T, Naik Rp300 Miliar sejak Jadi Capres 2014

"Situasi dunia tidak baik-baik saja, perang di sana, perang di sini, kita jaga berusaha kita nonblok," kata Prabowo.

Di bidang ekonomi, kata Presiden, semua negara sedang menghadapi Amerika Serikat yang menerapkan tarif Impor. 

Negosiasi kepada Amerika Serikat berlangsung alot.

Baca juga: Momen Axel Fahreza, Peraih Adhi Makayasa dari TNI AL, Bersujud Cium Kaki Ibu usai Dilantik Prabowo

Dalam negosiasi tarif dagang tersebut, kata Prabowo, pemerintah mengedepankan kepentingan bangsa dan melindungi rakyat Indonesia.

"Di bidang ekonomi semua negara sedang menghadapi Amerika Serikat yang alot, punya garis alot. Tapi itu fakta kita harus berurusan, pendekatan kita, pendekatan saya, tanggung jawab saya adalah melindungi kepentingan bangsa indonesia," katanya.

"Kewajiban saya adalah melindungi rakyat Indonesia, dalam bidang ekonomi saya harus menjaga asal tidak alasan untuk PHK pekerja-pekerja kita, maka itu saya bermusyawarah dan negosiasi," katanya.

Pesan Prabowo Untuk Pengusaha

Presiden Prabowo Subianto pun menyampaikan pesan kepada para pelaku usaha di Indonesia.

Prabowo meminta para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dengan jujur. 

Para pengusaha jangan merugikan rakyat dan negara dalam mencari keuntungan.

"Kalau mau bisnis yang benar saja bayar pajak iya kan? Bayar pajak, cari untung yang benar, jangan palsu-palsu, botol minyak goreng dikurangi 20 persen itu namanya nyuri dari rakyat itu," kata Prabowo.

Presiden juga kembali menyoroti kasus beras premium oplosan.

Beras premium padahal berisi beras subsidi yang dibungkus ulang.

Praktik tersebut merugikan negara hingga Rp 100 triliun per tahun.

"Itu paket diganti beras yang disubsidi ini ditempel katanya beras premium harganya tambah Rp 5.000, Rp 6.000. ini menurut saudara benar atau tidak? Ini adalah pidana. Ini nggak bener, ini pidana yang saya katakan kurang ajar itu, serakah," katanya.

Kepala Negara mengatakan telah memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menangani kasus tersebut.

Hal itu sesuai dengan perintah konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden mengaku geram dengan praktik tersebut karena selama ini negara memberikan subsidi pada sektor pertanian.

Namun, subsidi seperti benih, pupuk, pestisida, dan infrastruktur seperti waduk dan irigasi malah dimanfaatkan segelintir orang yang mengambil keuntungan secara curang.

"Gimana enggak mendidih kita dengar itu saudara-saudara, Rp 100 triliun. Berarti kalau saya biarkan ini terus dalam 5 tahun kita akan hilang Rp 1.000 triliun," pungkasnya.