Senior Golkar: Tak Ada Hujan Tak Ada Angin kok Tiba-tiba Munaslub?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Melchias Markus Mekeng merespons isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menerpa partai berlambang pohon beringin itu.

Senior Partai Golkar ini menegaskan bahwa isu Munaslub tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Ini sih isu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," kata Mekeng kepada Tribunnews.com, Senin (4/8/2025).

Mekeng justru heran dengan munculnya isu Munaslub yang ingin menjatuhkan Bahlil Lahadalia dari kursi Ketua Umum Golkar.

Pasalnya, kata Mekeng, tidak ada alasan bagi Golkar untuk menggelar Munaslub.

Mekeng menegaskan tidak ada pelanggaran serius yang dilakukan oleh Bahlil selaku Ketua Umum Golkar.

"Kalau saya merasa bahwa enggak ada hujan enggak ada angin kok tiba-tiba Munaslub," ucapnya.

"Munaslub itu kan diselenggarakan kalau ada pelanggaran, kalau ada berhalangan tetap, ini kan enggak, enggak ada apa-apa," lanjut Ketua Fraksi Golkar MPR RI itu.

Lebih lanjut, Mekeng mengungkapkan situasi di internal di DPP Partai Golkar.

Ia menyebut dukungan untuk Bahlil solid.

"Iya solid, tidak ada masalah," pungkasnya.

Mekeng adalah politisi senior di Partai Golkar.

Dia telah menjabat Anggota DPR RI 4 periode sejak  2004.

Sebelum menjabat Dewan Pembina Golkar, politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Tahun 2019–2024.

Kabar Munaslub Golkar Muncul

Sebelumnya beredar kabar mengenai Munaslub Partai Golkar yang akan digelar dalam waktu dekat. 

Dalam sebuah pemberitaan di media arus utama, disebut bahwa Istana sudah merestui pergantian Bahlil Lahadalia dari kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Informasi yang tak memiliki sumber jelas itu bahkan menyebut restu disampaikan gamblang kepada Nusron Wahid, politikus Golkar.

Dalam pemberitaan itu, Nusron Wahid selaku Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Menteri ATR/Kepala BPN, dipanggil menghadap Hambalang dan Munaslub mengganti Bahlil dari kursi ketum Golkar dieksekusi tahun ini.

Bahlil sendiri resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI yang digelar pada 20-21 Agustus 2024.

 Saat itu ia terpilih secara aklamasi menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur dari posisi ketua umum.

Di masa kepemimpinannya yang segera memasuki 1 tahun, Bahlil menegaskan bahwa partai berlambang beringin tegak lurus mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Bahlil juga telah menegaskan Golkar bakal mendukung Prabowo hingga Pilpres 2029.

Respons Bahlil dan Nusron

Secara kompak oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Nusron Wahid, usai menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kalimantan Selatan, Minggu (3/8/2025). 

Keduanya menampik isu keretakan yang terjadi di tubuh partai berlambang pohon beringin, sekaligus membantah isu adanya munaslub. Bahlil menyatakan kabar tersebut tidak berdasar dan tidak punya sumber yang jelas.

“Inilah. Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya, piye toh (gimana sih),” kata Bahlil.

Pada kesempatan serupa, Nusron juga menegaskan tidak tahu menahu soal isu munaslub yang dikaitkan dengan dirinya.

 Ia juga menegaskan tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana maupun di lingkup Partai Golkar yang membicarakan tentang munaslub.

“Pertama saya tidak tahu menahu tentang isu tersebut. Yang kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang Munaslub,” jelas Nusron.

Kata Nusron, fokus utama pembahasan yang melibatkan dirinya dan kelompok kerja di Golkar adalah persoalan-persoalan strategis terkait kepentingan rakyat dan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bukan konflik internal partai.

“Topik kita hari ini adalah topik tentang pengentasan kemiskinan. Topik tentang bagaimana kita mewujudkan swasembada pangan, topik kita tentang swasembada energi, topik tentang hilirisasi, topik tentang bagaimana menyukseskan perumahan 3 juta untuk rakyat miskin. Tidak ada topik-topik seperti yang saudara sebutkan tadi. Jelas,” kata Nusron.