Pimpinan DPR Rapat Bareng Mendagri Antisipasi Gejolak Kenaikan PBB di Pati Terjadi di Daerah Lain

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, DPR RI telah melakukan rapat evaluasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas perkembangan situasi di Pati, Jawa Tengah, menyusul kebijakan Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) hingga 250 persen yang memicu gelombang protes besar.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Dasco mengatakan rapat koordinasi diperlukan, mengingat masalah serupa bisa saja terjadi di daerah lain. 

“Tadi kami sudah rapat evaluasi dengan Mendagri, mengenai beberapa hal perkembangan di daerah-daerah lain yang kemungkinan ada kebijakan yang sama. Dan sudah kita minta kepada Mendagri untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memitigasi hal yang serupa,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Dasco juga menghormati langkah DPRD Pati yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Pemakzulan Bupati Sudewo.

Baca juga: Gejolak Pajak di Pati Jadi Alarm Nasional, Mendagri Periksa Semua Daerah

Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ya kita lihat, kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati. Dan kita hormati proses-proses itu, sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujarnya.

Baca juga: Kapolri Perintahkan Anggotanya Dalami Aksi Pembakaran Berujung Ricuh di Depan Kantor Bupati Pati

Dasco menambahkan, pihaknya akan terus memantau dinamika yang berkembang di Pati, Jawa Tengah dan menghindari spekulasi sebelum ada hasil resmi.

“Kita akan monitor perkembangannya,” ucap Dasco.

Bupati Pati Sudewo ngotot ogah mundur meski didemo warganya sendiri pada Rabu (13/8/2025).

Demonstrasi yang diikuti ribuan warga yang berlangsung di Alun-alun Kabupaten Pati, tepatnya di depan Kantor Bupati Pati ini menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. 

Pasalnya, politikus Partai Gerindra itu sempat menantang warganya.

Hal itu terkait kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Sebelum akhirnya membatalkan kebijakan itu dan meminta maaf, awalnya Sudewo mengaku tak gentar meski harus menghadapi gelombang demonstrasi besar menolak kebijakan kenaikan tarif PBB-P2.

Meski sudah meminta maaf dan membatalkan kenaikan tarif PBB, warga tetap melaksanakan demo dan menuntut Sudewo untuk mundur dari jabatannya.

Merespons hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar Sidang Paripurna, menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo.

Sudewo terpilih menjadi Bupati Pati berpasangan dengan Risma Ardhi Chandra dalam Pilkada Serentak 2024.

Mereka memperoleh 419.684 suara atau 53,53 persen dari 814.148 suara sah. 

Politikus Gerindra tersebut dilantik menjadi Bupati Pati pada 20 Februari 2025.

Pasangan Sudewo dan Risma Ardhi Chandra didukung Gerindra, PKB, NasDem, PSI, Golkar, Gelora, Perindo, dan PKN.