Menko Polkam Tekankan Pentingnya Sinergi Lintas Sektor dalam Internalisasi Pancasila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Budi Gunawan menegaskan pentingnya memperkokoh ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa.

Arahan Menko Polkam tersebut disampaikan dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) bertema “Meneguhkan Pancasila, Memajukan Indonesia: Sinergi Lintas Sektor dalam Internalisasi Ideologi Pancasila pada Lingkungan Pendidikan dan Penyelenggaraan Negara” yang digelar di Rich Hotel, Yogyakarta, Kamis (21/8/2025).

Forum yang dihadiri sekitar 250 peserta dari unsur kementerian/lembaga, Forkopimda, OPD se-DIY, TNI/Polri, civitas akademika, organisasi masyarakat, forum kebangsaan, dan media massa ini menjadi wadah konsolidasi untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Deputi III Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Menko Polkam Budi Gunawan menekankan bahwa Pancasila merupakan konsensus luhur para pendiri bangsa yang kini menghadapi tantangan serius berupa radikalisme, intoleransi, krisis moral, serta derasnya arus informasi digital.

“Internalisasi Pancasila tidak dapat dilakukan parsial. Perlu sinergi lintas sektor, baik melalui dunia pendidikan maupun tata kelola pemerintahan. Ini adalah pekerjaan besar kita bersama untuk menjaga keutuhan NKRI sekaligus menyiapkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Menko Polkam dalam sambutannya.

Internalisasi Pancasila adalah proses penghayatan dan penanaman nilai-nilai Pancasila ke dalam sikap, perilaku, dan cara berpikir individu maupun masyarakat Indonesia. 

Tujuannya adalah agar nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila menjadi bagian dari kepribadian dan karakter warga negara.

Sinergi adalah konsep kerja sama di mana dua atau lebih pihak, elemen, atau komponen saling berinteraksi dan berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada jika mereka bekerja secara terpisah.

Budi Gunawan menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita RPJMN 2025–2029, khususnya cita pertama “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM”, telah menempatkan penguatan Pancasila sebagai prioritas nasional.

Internalisasi dilakukan melalui integrasi Pancasila dalam kurikulum pendidikan serta penguatan etika dan kapasitas ASN dan pejabat publik.

Forum ini menghadirkan narasumber nasional, yakni Hamdan Hamedan (Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan), Drs. Agus Wahyudi, (Kepala Pusat Studi Pancasila UGM), Toto Purbiyanto (Direktur Jaringan dan Pembudayaan BPIP), serta Lilik Andi Aryanto, (Kepala Kesbangpol DIY).

Mereka menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga landasan etik penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan harus diinternalisasi secara sistematis.

Peserta forum juga menyampaikan sejumlah pandangan strategis, mulai dari usulan FKUB DIY untuk menghidupkan kembali program P4 dan BP7, masukan Forum Bhinneka Tunggal Ika mengenai strategi internalisasi Pancasila di kalangan pemuda, hingga dorongan Kemenpora untuk menyusun indikator nasional implementasi Pancasila dengan DIY sebagai provinsi teladan.

Melalui forum ini, Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan bahwa internalisasi Pancasila adalah kebutuhan mendesak dan hanya dapat berhasil melalui konsolidasi lintas sektor.

“Dengan sinergi yang kuat, nilai-nilai Pancasila akan menjadi fondasi kokoh persatuan bangsa, menumbuhkan kohesi sosial, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang maju, inklusif, dan berkeadaban,” tutur Menko Polkam.