Tiga Organisasi Pelajar Desak Pemerintah Utamakan Produk Lokal di Program Makan Bergizi Gratis
Perlunya evaluasi agar manfaatnya lebih luas, sekaligus mendorong keberpihakan pada industri dalam negeri
Penulis:
Choirul Arifin
Editor:
Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah organisasi pelajar yang tergabung dalam Poros Pelajar yang terdiri dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), dan Pelajar Islam Indonesia (PII) mengkritisi impor peralatan makan dari China untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.
Ketua Umum PII Abdul Qohar Ruslan menegaskan, organisasi para pelajar mendukung keberlanjutan program ini.
Namun, ia menekankan perlunya evaluasi agar manfaatnya lebih luas, sekaligus mendorong keberpihakan pada industri dalam negeri.
“Kita ingin mengevaluasi walaupun di satu sisi kita juga mendukung agar program MBG terus dilanjutkan. Harapannya, evaluasi ini bisa menjadi masukan untuk mendukung produksi dalam negeri,” ungkap Qohar di acara diskusi di Barocks Cafe, Jakarta, Minggu (24/8/2025).
Direktur Program, Agus Suherman Tanjung, menyebut dialog ini merupakan bentuk kritik konstruktif terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Merespons Pidato Presiden, Implementasi Makan Bergizi Gratis di Daerah 3T Bakal Dipercepat
Menurutnya, meski sudah berjalan enam bulan, ada sejumlah catatan penting, termasuk kasus keracunan yang mencoreng niat baik pemerintah.
“Kasus seperti itu bisa menimbulkan trauma bagi siswa lain. Karena itu, semua pihak yang terlibat harus benar-benar serius menjalankan kebijakan ini,” tegas Agus.
Agus juga menyinggung kebijakan impor wadah makanan pasca terbitnya Permendag Nomor 22 Tahun 2025. Aturan itu membuat food tray tak lagi masuk kategori larangan impor.
“Masak ompreng kita harus impor? Kalau aturan ini tidak ditinjau ulang, maka kebijakan pro-produksi dalam negeri yang menjadi garis besar presiden tidak diterjemahkan dengan baik oleh para pembantunya,” ujarnya.
Tiga Tuntutan Poros Pelajar
Dalam forum tersebut, Poros Pelajar menyampaikan tiga poin utama; pertama, Pemerintah diminta serius mendukung produksi dalam negeri; kedua, program MBG harus tetap berjalan dengan perbaikan di berbagai aspek, serta pemerataan program MBG perlu dipercepat demi keadilan bagi seluruh siswa Indonesia.
Dialog juga menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain H. Hasan Basri (Sekjen ADAMBI), Ardy Susanto (Sekjen APMAKI), dan Amsar A. Dulmanan (Akademisi UNUSIA).
Ardy menyoroti masalah bahan wadah makanan yang digunakan dalam program MBG. Menurutnya, ada penyimpangan spesifikasi yang membahayakan kesehatan. “Bukan stainless 304 seperti yang tertera, melainkan stainless 201. Padahal 201 berbahaya karena dalam jangka panjang bisa berdampak pada saraf, hati, dan ginjal,” jelas Ardy.
Sementara Hasan menekankan pentingnya faktor penyajian agar anak-anak lebih tertarik menyantap makanan bergizi.
“Secara gizi sebenarnya sudah sesuai dengan lima unsur utama—karbohidrat, protein nabati, protein hewani, mineral, dan vitamin. Namun, masalahnya ada pada penyajian. Menu yang disajikan sering tidak menarik secara visual bagi anak-anak,” ujarnya.
Poros Pelajar berharap evaluasi ini menjadi masukan bagi pemerintah, agar Program MBG benar-benar memberi manfaat jangka panjang: menyehatkan generasi muda sekaligus menggerakkan industri dalam negeri. (tribunnews/fin)
Pengamat: Alokasi Anggaran Pendidikan 2026 Bikin Generasi Emas, Bisa Jadi Generasi Cemas |
![]() |
---|
Usai Dilantik, Wakapolri Komjen Dedi Diperintah Kapolri Ikut Awasi Satgas Pangan Hingga MBG |
![]() |
---|
Merespons Pidato Presiden, Implementasi Makan Bergizi Gratis di Daerah 3T Bakal Dipercepat |
![]() |
---|
Anggaran MBG Tahun 2026 Tembus Rp335 Triliun: Lebih Tinggi dari Sektor Kesehatan, Pangan, dan Hukum |
![]() |
---|
Badan Gizi Nasional Serap Anggaran Rp 25 T Per Bulan untuk MBG Mulai Januari 2026 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.