Wawancara Eksklusif
VIDEO EKSKLUSIF Kementerian Haji dan Umrah Bakal Dibentuk, Komnas Haji: Menterinya Harus 'Ngebut'!
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj: “Siapapun yang menjadi Menteri Haji dan Umrah harus tahan banting."
Editor:
Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-Undang, pada Selasa (26/8/2025).
Revisi ini membawa sejumlah perubahan mendasar, baik dari aspek kelembagaan maupun pengaturan teknis penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Salah satu poin krusial dalam revisi tersebut adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang akan secara khusus menangani penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah Indonesia, menggantikan fungsi yang selama ini melekat pada Kementerian Agama.
Komnas Haji, lembaga independen yang fokus mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, menyambut baik langkah tersebut.
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menilai kementerian baru ini sebagai langkah historis, namun menekankan perlunya sosok pemimpin yang berintegritas.
Hal itu disampaikan Mustolih dalam wawancara eksklusif bersama Tribunnews.com di Studio Tribunnews, Jakarta, Kamis (28/8/2025)
“Siapapun yang menjadi Menteri Haji dan Umrah harus tahan banting."
"Ia akan selalu dibanding-bandingkan dengan capaian Direktorat Jenderal Haji dan Umrah di Kemenag,” ujar Mustolih.
Apakah sebaiknya kementerian ini dipimpin oleh sosok berpengalaman agar bisa langsung bekerja cepat?
"Sudah banyak tahapan yang harus dilakukan. Belum lagi migrasi data seperti Siskohat, migrasi SDM, migrasi aset. Yang krusial itu asetnya, seperti asrama haji di daerah-daerah. Sekilas mudah, tapi tidak juga. Karena tidak semuanya APBN. Ada informasi yang saya terima, beberapa tanah yang digunakan untuk asrama itu adalah wakaf," jelasnya.
Sejarah Baru
Mustolih menyebut pembentukan kementerian ini bukan sekadar gebrakan, tetapi sejarah baru dalam perhajian Indonesia.
Awalnya hanya direncanakan sebagai badan, namun dinamika politik dan kebutuhan pelayanan membuatnya naik level menjadi kementerian.
“Ekspektasi masyarakat tentu meningkat. Kementerian berarti harus lebih serius, integritasnya dijaga, pelayanannya ditingkatkan,” jelasnya.
Lengkapnya, saksikan video wawancara eksklusifnya hanya di Kanal YouTube Tribunnews.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.