Alasan Mahasiswa UI Desak Purbaya Mundur dari Jabatan Menkeu Padahal Baru Satu Hari Dilantik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).  

Mereka menuntut agar DPR RI memenuhi tuntutan rakyat 17+8 yang dimana sebagian poinnya sudah deadline sejak 5 September. 

Baca juga: Apindo Ungkap Tiga PR Berat Menanti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Tak hanya itu mereka juga menyoroti soal pernyataan teranyar dari Menteri Keuangan RI (Menkeu) yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, Purbaya Yudhi Sadewa. 

Menurut para mahasiswa, pernyataan Menkeu Purbaya yang menyebut kalau tuntutan 17+8 adalah suara rakyat kecil, telah mengecewakan perasaan masyarakat secara luas.

"Baru satu hari dia menjabat sebagai menteri dia sudah langsung menyatakan pernyataan yang luar biasanya mengecewakan, luar biasanya menyakitkan bagi masyarakat karena dia mengecilkan suara masyarakat, dia mengecilkan penindasan yang dialami oleh masyarakat," ucap Kepala Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru saat aksi. 

Padahal menurut Diallo, berbagai tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat kecil itu bukan semata lahir karena keinginan masyarakat. 

Melainkan ada pemantik yang membuat masyarakat lelah dengan kondisi saat ini, dimana bobroknya kinerja pemerintah dalam menjamin kesejahteraan setiap anak bangsa.

Atas hal itu, Diallo menilai agar seharusnya Menteri Purbaya yang baru dilantik oleh Prabowo itu dicopot atau minimal sadar diri untuk mundur dari jabatannya. 

Baca juga: Menteri Keuangan Purbaya Harus Visioner Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

"Dia (Purbaya) mengecilkan setiap tuntutan, yang mana tuntutan ini bukan lahir karena ingin menuntut, (tapi) karena mereka bobrok, karena mereka membunuh saudara mereka, karena mereka tidak memberikan kami hak yang cukup, mending ganti saja, mundur saja," kata dia.

Sebelumnya Menteri Keuangan baru pengganti Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa, ditanya soal "17+8 Tuntutan Rakyat" yang masih ramai digaungkan publik di media sosial. 

Purbaya mengaku ia belum mempelajari soal "17+8 Tuntutan Rakyat". 

Namun, menurutnya, "17+8 Tuntutan Rakyat" merupakan suara sebagian rakyat kecil yang dinilainya terganggu atas situasi saat ini. 

"Saya belum mempelajari itu, saya basically begini, itu kan suara sebagian rakyat kecil kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya," kata Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya Yudhi yakin tuntutan-tuntutan rakyat soal perekonomian akan hilang dengan sendirinya jika ia berhasil menjadikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai setidaknya enam persen. 

Ia meyakini, alih-alih berdemo, rakyat akan sibuk mencari kerja dan menikmati makanan enak.

"Once, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi enam persen, tujuh persen, itu akan hilang dengan otomatis," ujar Purbaya Yudhi sambil tersenyum.

"Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan berdemo," imbuh dia.

Sementara saat aksi kemarin,  massa mahasiswa UI serta mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mulai tiba sekitar pukul 14.30 WIB di depan Gedung DPR RI.  

Secara garis besar, mereka menuntut agar DPR RI memenuhi tuntutan rakyat 17+8 yang dimana sebagian poinnya sudah deadline sejak 5 September kemarin.

"Terkait untuk aksi hari ini, memang tajuk yang kami bawa adalah rakyat tagih janji. Jadi kita datang untuk menagih janji, 17 + 8 Tuntutan Rakyat, di mana sebenarnya sudah diterima ya oleh pemerintah dan anggota dewan, yang mana itu juga tuntutan kolektif masyarakat, baik kali dari influencer, mahasiswa, masyarakat sipil."

"Seluruhnya itu tuntutan yang kita minta untuk segera dituntaskan, untuk segera dilunasi," kata Kepala Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru kepada awak media di depan Gedung DPR RI.

Diallo menegaskan, tuntutan tersebut lahir bukan karena keinginan semata, melainkan akibat kondisi yang menekan rakyat. 

"Dia mengecilkan penindasan yang dialami oleh masyarakat, dia mengecilkan setiap tuntutan, yang mana tuntutan ini bukan lahir karena ingin menuntut, karena mereka bobrok, karena mereka membunuh saudara kami," ujarnya. 

Diallo juga menyoroti pernyataan Penasehat Presiden, Jenderal (Purn) Wiranto, yang sebelumnya menyebut 17+8 Tuntutan Rakyat tidak bisa dipenuhi seluruhnya. 

"Kemudian ada dari Jenderal Wiranto saya kemarin baca, ‘jika semua dipenuhi repot’. Enggak usah bernegara, Pak, kalau repot. Banyak orang yang lebih kompeten dari Anda!” tegasnya. 
(tribun/rizki)