Ada Pesan Kuat, Pengamat Ungkap Sejarah Hubungan Presiden Prabowo dengan Menko Djamari Chaniago

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Letnan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) pada Rabu (17/9/2025) sore.

Pengamat pertahanan yang juga pendiri Indonesia Defense & Security Strategic Forum (IDSF), Iwan Septiawan mengatakan, bahwa hubungan Djamari dan Prabowo menyimpan catatan sejarah panjang.

Iwan menyebut penunjukan ini sebagai langkah simbolis penuh rekonsiliasi politik.

Djamari bukanlah sosok asing. Pria kelahiran Padang, 76 tahun lalu ini adalah purnawirawan TNI AD dengan rekam jejak panjang. Lulusan Akabri 1971 ini pernah menjabat Pangdam III/Siliwangi (1997–1998), Pangkostrad (1998–1999), hingga Kepala Staf Umum (Kasum) TNI (2000–2004).

Hubungan Djamari dan Prabowo pun menyimpan catatan sejarah.

Keduanya sama-sama perwira Kostrad. 

Namun, Djamari pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menjatuhkan sanksi kepada Prabowo terkait kasus penculikan aktivis 1997–1998.

Penunjukan ini pun dinilai sebagai langkah simbolis penuh rekonsiliasi politik.

“Ini adalah pesan kuat tentang persatuan. Prabowo mampu merangkul sosok yang dahulu pernah menjadi pengadilnya, demi kepentingan bangsa,” kata Iwan Septiawan, pengamat pertahanan yang juga kandidat doktor Ketahanan Nasional UGM sekaligus pendiri Indonesia Defense & Security Strategic Forum (IDSF).

Menurut Iwan, ada tiga alasan kuat mengapa Djamari dipilih. Pertama, kemampuannya dalam koordinasi lintas unit, terbukti dari pengalamannya memimpin Kodam hingga Kostrad.

Kedua, kewibawaannya sebagai figur senior yang dihormati lintas angkatan.

Ketiga, langkah politik rekonsiliasi yang memperlihatkan kedewasaan bernegara.

Selain itu Iwan menilai presiden juga memberikan kepercayaan kepada kader senior partai Gerindra yang mempunyai loyalitas dan integritas dan semangat pengabdian untuk bangsa dan negara.

Sebagai Menko Polkam, Djamari akan mengoordinasikan kementerian dan lembaga kunci seperti Kemendagri, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, TNI, dan Polri.

Tugas berat menantinya, mulai dari menjaga stabilitas politik dalam negeri hingga menyikapi dinamika keamanan global.

Baca juga: Daftar Pejabat Negara yang Dicopot Presiden Prabowo Subianto dalam Reshuffle Kabinet Jilid III