Budi Gunawan dan Hendi Terpental dari Kabinet, Bagaimana Hubungan PDIP-Megawati dengan Prabowo?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perombakan kabinet baru-baru ini menimbulkan spekulasi di kalangan pengamat politik terkait hubungan PDIP Perjuangan dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

Perombakan Kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu menyasar kader PDI-P, Hendrar Prihadi atau yang akrab disapa Hendi, yang saat itu menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Tak hanya Hendi, Prabowo mencopot Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Meski bukan kader PDIP, nama Budi Gunawan kerap dikaitkan dekat dengan PDI-P karena pernah menjadi ajudan Megawati Soekarnoputri ketika menjabat Presiden ke-5 RI.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto sendiri menegaskan, reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

"Ya, sejak awal dari hal-hal sejak masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan reshuffle juga pada masa Presiden Prabowo, itu adalah prerogatif dari Presiden," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Hasto menyebut, komunikasi politik antara Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tetap berjalan dengan baik meskipun ada reshuffle.
 
"Komunikasi politik terus menerus dijalankan secara kondusif, antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri," ujarnya.

Sebelumnya, pada Senin (8/9/2025), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan reshuffle kabinet yang mengganti posisi Menko Polkam Budi Gunawan (BG) dengan Jenderal Hor (Purn) Djamari Chaniago. 

BG yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut kini tidak lagi tercatat dalam susunan kabinet.

Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga mengganti Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi atau Hendi pada Rabu (17/9/2025). 

Hendi digantikan oleh Sarah Sadiqa yang kini menjabat sebagai Kepala LKPP yang baru.

Belum lama ini, lewat Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, PDIP mengaku menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengganti Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“PDI Perjuangan adalah organisasi partai politik yang sangat menghormati prinsip-prinsip bernegara. Salah satu prinsip bernegara kita adalah kekuasaan eksekutif itu berada di tangan presiden. Karena sekarang presidennya Pak Prabowo Subianto, maka beliaulah yang memiliki wewenang eksekutorial untuk menata kabinetnya atau pembantu-pembantunya di lembaga-lembaga negara kementerian dan nonkementerian,” ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Basarah menjelaskan pergantian Hendrar Prihadi yang merupakan kader PDIP dari posisi Kepala LKPP merupakan kewenangan penuh presiden.

Menurutnya, Hendrar atau akrab disapa Hendi juga sudah cukup lama memimpin lembaga tersebut.

“Nah oleh karena itu kami menghormati keputusan Presiden untuk mengganti beliau karena memang Pak Hendi juga sudah cukup lama di situ,” ujar anggota Komisi XIII DPR RI itu.

Basarah menegaskan bahwa PDIP mendukung penuh langkah Presiden Prabowo dalam melakukan penyegaran di jajaran lembaga negara.

“Jadi sekali lagi kesimpulannya, atas pertanyaan pergantian Pak Hendi dari Kepala LKPP, PDI Perjuangan menghormati dan mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut,” tandasnya.