BPDLH Gandeng UNDP-UNCDF, Banyumas Jadi Percontohan Pengelolaan Sampah Terpadu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) resmi menjalin kerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia dan United Nations Capital Development Fund (UNCDF) untuk mendukung Kabupaten Banyumas sebagai proyek percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan melalui Program Smart Green ASEAN Cities (SGAC).

Peluncuran program dan penandatanganan nota kesepahaman antara BPDLH, UNDP, dan PT Jamkrindo digelar di Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menyambut baik inisiatif ini. 

Ia menilai program tersebut sebagai langkah strategis untuk menutup kesenjangan pendanaan iklim di Indonesia yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

"Secara nasional, kita membutuhkan sekitar Rp470 triliun per tahun, sementara APBN hanya mampu mengalokasikan sekitar Rp76 triliun. Kehadiran BPDLH sangat penting karena mampu mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk dari donor internasional, filantropi, dan dukungan UNCDF," ujar Diaz.

Melalui program ini, Banyumas menerima hibah senilai USD 194 ribu yang diberikan kepada dua penerima manfaat—satu BUMD dan satu perusahaan swasta—untuk mendukung pengelolaan Refuse Derived Fuel (RDF).

Dana hibah tersebut akan digunakan untuk pengadaan mesin pencacah dan peralatan teknis lainnya. 

Target awal produksi RDF ditetapkan sebesar 8 ton per hari, dan akan ditingkatkan hingga 56 ton per hari, setara dengan pengelolaan 160–200 ton sampah harian.

Baca juga: Gerakan Napas Hijau UT: Dari Kampus untuk Lingkungan dan Generasi Mendatang

Diaz juga menekankan pentingnya stabilitas pasokan sampah dan proses pemilahan yang tepat agar produksi RDF dapat berjalan optimal.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiano, menyampaikan komitmennya dalam mewujudkan visi zero waste sesuai arahan Presiden RI dan Kementerian Lingkungan Hidup.

"Alhamdulillah, Pemkab Banyumas menerima bantuan sebesar USD 150 ribu. Intinya, Banyumas sejalan dengan visi Pak Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menuju zero sampah," ujarnya.

Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor—melibatkan BUMN, pemerintah daerah, dan mitra internasional—merupakan kunci dalam membangun ekosistem pendanaan yang kuat untuk mengatasi persoalan sampah.

Program ini juga mendapat dukungan dari PT Jamkrindo melalui Fasilitas Dana Bergulir (FDB) Derisking yang didukung UNDP, guna memperluas akses pembiayaan hijau bagi UMKM dan koperasi pengelola sampah.

"Kita tidak bisa menyelesaikan semua isu sendirian, termasuk dalam membentuk ekosistem pendanaan untuk masalah sampah. Meski belum menyelesaikan semuanya, ini bisa menjadi langkah awal yang baik ke depannya," tutup Joko.