Paiman Raharjo: Libatkan Ahli Gizi dan Pemberdayaan Kantin Sekolah Bisa Jadi Solusi Kasus MBG

Hal itu karena rata-rata orang tua di perkotaan mampu memberikan uang saku yang cukup besar kepada anak-anak.

“Kalau contoh saja di Jakarta, di Bandung, di Surabaya itu kan rata-rata itu anak-anak saja orang tua mampu memberikan uang saku itu Rp50.000 sampai Rp100.000. Nah, artinya ya sasaran di daerah-daerah kota besar itu sebenarnya tidak pas, oleh karena itu perlu dievaluasi,” tandas Paiman.

Diketahui, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan aturan baru berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) soal tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Perpres tersebut akan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada pekan ini.

"Sampai sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres tata kelola makan bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden," kata Dadan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (1/10/2025).

Menurut Dadan, dukungan terhadap tata kelola MBG sangat penting dilakukan. 

Tidak hanya menyangkut masalah keamanan dan penanganan korban keracunan, dia menilai dukungan terhadap rantai pasok MBG juga semakin besar.

"Tidak hanya masalah keamanan, sanitasi higiene, penanganan korban, tapi juga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar," sebut Dadan.

Dadan menegaskan pihaknya sudah membuat Keputusan Kepala Badan Pangan terkait dengan pemenuhan sertifikasi. 

Misalnya, sertifikasi standar keamanan pangan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

Saat ini BGN tengah melakukan proses persiapan untuk menentukan lembaga independen yang mampu melakukan sertifikasi keamanan pangan. 

Nantinya, SPPG atau dapur MBG akan berlaku dua sertifikasi, yakni HACCP dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes atau Dinas Kesehatan.

"Setelah kita melakukan rapat koordinasi lintas lembaga, disepakati bahwa puskesmas dan UKS akan lebih banyak dilibatkan di dalam hal mitigasi kesehatan dan menangani darurat," tandas Dadan.

Adapun sebanyak 6.517 orang mengalami keracunan makan bergizi gratis (MBG) sejak program tersebut diluncurkan pada Januari 2025. 

Data itu dihimpun sejak Januari sampai akhir September 2025.

Dadan mengatakan keracunan terbanyak terjadi di Pulau Jawa sebanyak 45 kasus.