Sosok Irma Suryani Chaniago, Anggota DPR RI Usul Kata 'Gratis' pada Program MBG Dihapus

TRIBUNNEWS.COM - Sosok Irma Suryani Chaniago, Anggota Komisi IX DPR RI mengusulkan kata 'Gratis' dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihapus, diubah menjadi Makan Bergizi.

Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan bergulir sejak Januari 2025.

Namun, kini program MBG menjadi sorotan publik lantaran polemik berbagai kasus keracunan makanan yang meningkat. 

Anggota legislator, Irma Suryani Chaniago, pun mengusulkan penghapusan kata 'Gratis' pada Program MBG yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan BPOM di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu (1/10/2025).

Irma menilai, kata 'gratis' berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kualitas program.

“Makan bergizi saja. Tidak usah pakai gratis karena konotasinya negatif."

"Niat dari presiden dan pemerintah ini sangat baik, sangat mulia, agar anak-anak bangsa punya IQ (Intelligence Quotient) lebih tinggi,” kata politikus NasDem itu. 

NasDem diketahui partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sosok Irma Chaniago

Irma Suryani Chaniago lahir di Metro, Bandar Lampung pada 6 Oktober 1965. Tahun ini, ia akan memasuki usia 50 tahun. 

Irma Chaniago tumbuh di keluarga yang berlatar belakang militer.

Baca juga: Sosok Anggota DPR Ungkap MBG jadi Bahan Lelucon: Makan Beracun Gratis dan Makan Belatung Gratis

Dulu, Ayahnya berprofesi sebagai prajurit Tentara Negara Indonesia (TNI).

Semasa kecil, Irma menempuh pendidikan dasar di Lampung.

Namun, beranjak dewasa, ia melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di Palembang.

Lulus SMA, Irma pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEI) di Jakarta.

Irma diketahui aktif di berbagai organisasi yang fokus pada kepentingan kaum buruh. Di antaranya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Buruh Maritim & Nelayan Indonesia (SBMNI) dan Ketua MPO Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SBPI).

Di dunia politik, Irma Suryani Chaniago bergabung bersama Partai Nasdem.

Dalam partai yang dipimpin Surya Paloh ini, Irma dipercaya memegang beberapa jabatan.

Selain menjabat sebagai Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan & Anak DPP Partai NasDem, Irma memimpin dua organisasi sayap partai, yakni Ketua Umum DPP Garda Wanita Malahayati atau Garnita Malahayati yang diresmikan pada 19 Juli 2011.

Kemudian, Ketua Umum DPP Gerakan Massa Buruh (Gemuruh) NasDem yang dideklarasikan pada 2 September 2012.

Di parlemen, Irma pernah menjadi Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem DPR RI Periode 2014-2019.

Kini, Irma kembali menjadi anggota DPR Masa Jabatan 2024-2029, duduk di Komisi IX.

Adapun tugas Komisi IX DPR RI adalah membahas dan merumuskan kebijakan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

Dikutip dari situs resmi NasDem, Irma memang dikenal sebagai aktivis buruh yang telah banyak berkecimpung dalam perjuangan bersama buruh untuk mendapatkan hak-hak yang layak.

Hal itu, berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang telah banyak dimilikinya.

Baca juga: Kepala BGN Dukung Penguatan Program MBG Lewat Pembentukan Undang-Undang

Usul Kata 'Gratis' pada MBG Dihapus 

Baru-baru ini, Irma Chaniago, anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem mengusulkan agar kata “gratis” dihapus dari nama program MBG.

Anggota DPR dari koalisi pendukung Pemerintahan Prabowo itu, justru mengusulkan penghapusan kata “gratis” demi memperbaiki persepsi program.
 
“Makan bergizi saja. Tidak usah pakai gratis karena konotasinya negatif. Niat dari presiden dan pemerintah ini sangat baik, sangat mulia, agar anak-anak bangsa punya IQ (Intelligence Quotient) lebih tinggi,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/10/2025), 

Irma juga menyoroti aspek pelaksanaan MBG di lapangan, terutama terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang perlu diawasi ketat agar tidak disalahgunakan.

“Harus tahu di mana meletakkan pangan kering dan basah. Ruangannya harus tersedia. Kontrol harus dilakukan oleh Kemenkes dan BPOM,” tegasnya.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menyatakan penghapusan kata “gratis” merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

“Apakah nanti Bapak Presiden setuju atau tidak, supaya lebih edukatif. Kami akan sampaikan,” kata Dadan.

Soroti Kebijakan BGN soal Chef MBG Harus Bersertifikat

Dalam kesempatan berbeda, Irma Suryani juga buka suara terkait BGN mewajibkan chef atau juru masak yang tergabung di dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memiliki sertifikat memasak.

Komisi IX DPR RI itu, mengatakan hal terpenting yang harus dimiliki juru masak untuk dapur MBG adalah pengalaman mengelola usaha catering.

Meski demikian, Irma menilai kebijakan BGN yang mewajibkan chef di dapur MBG harus bersertifikat memasak akan terkendala sulitnya mencari sumber daya manusia (SDM) yang sesuai persyaratan.

"Yang pasti untuk koki harus yang punya pengalaman di catering. Kalau wajib chef, SDM-nya yang susah," kata Irma, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (29/9/2025).

Irma menyebut, sejatinya sudah ada petugas yang melakukan kontrol kualitas makanan di dapur-dapur MBG.

Namun, ia menilai, para petugas tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Reza Deni, Ibriza Fasti Ifhami, Tribunnewswiki.com/Ami Heppy)