Catatan Kritis PBHI Jelang Satu Tahun Pemerintahan Prabowo,  Sorot Pelibatan TNI dalam Program MBG

Ringkasan Berita:

• PBHI sebut ada kecenderungam pemerintah melegitimasi penyelewengan kewenangan TNI
• PBHI sorot keterlibatan TNI-Polri dalam program MBG
• Singgung keterlibatan TNI dalam Koperasi Merah Putih 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Gina Sabrina mengatakan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran melegitimasi penyelewengan kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dilansir dari situs Pbhi.or.id, PBHI merupakan perkumpulan yang berbasis anggota individual dan bersifat non-profit yang didedikasikan bagi pemajuan dan pembelaan hak-hak manusia.

PBHI didirikan pada November 1996 di Jakarta yang anggotanya mencapai lebih 2.000 orang yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

Dalam diskusi bertajuk Refleksi 1 Tahun Prabowo-Gibran, Bangkitnya Hantu Orde Baru, Bagaimana Masa Depan HAM, Gina menilai TNI saat ini menjadi alat kekuasaan.

"Ada kecenderungan juga pemerintah melegitimasi penggunaan atau penyelewengan kewenangan TNI hari ini. Dia menjadi alat kekuasaannya," kata Gina dalam diskusi di Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025).

Baca juga: Setahun Pemerintahan Prabowo, Purbaya dan Teddy Dinilai Sebagai Anggota Kabinet Paling Unik

Ia memberikan contoh TNI dilibatkan dalam berbagai tugas yang erat kaitannya dengan sipil seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tercatat saat ini 452 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah Indonesia  dikelola TNI.

SPPG adalah unit layanan yang didirikan mitra untuk mendukung distribusi makanan bergizi sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca juga: Golkar Pastikan Kawal Implementasi Program Unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Termasuk MBG

"Mereka terlibat misalnya dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), dari hulu sampai hilir. Dari pelatihan SPPG, ikut masak di dapur, distribusi sampai monitoring dan evaluasi," ujar Gina.

Menurutnya TNI boleh dilibatkan dalam program MBG hanya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Tetapi dikatakannya jika infrastruktur  di daerah 3 T sudah membaik, TNI harus kembali fokus ke pertahanan.

"Pertanyaannya seperti ini, ketika dia (TNI) ikut antar ke dapur-dapur atau dia ikut antar ke peserta di kelas-kelas, kalau ditanya, saya tanya, 'makanannya enak enggak? Telan nggak?' Saya juga kalau kayak gitu, ditelan," jelasnya.

Ia pun menyoroti seakan-akan ada kesengajaan narasi bila SPPG yang dibangun TNI-Polri tak pernah bermasalah.

"Pertanyaannya ketika terjadi keracunan dalam konteks MBG, walaupun klaimnya tidak ada keracunan di dapur-dapur TNI-Polri. Dan sayangnya ini seakan-akan dinarasikan oleh DPR, kalau dapur yang kelola itu TNI Polri nggak ada keracunan," terangnya.

Ia lalu mempertanyakan mengapa di dapur umum banyak kasus keracunan.

"Jadi seakan-akan narasinya (Yang baik) kayaknya semua yang kelola itu TNI-Polri saja dapurnya. Itu kan ada kecenderungan seperti itu," ujarnya.

Ia pun menyinggung keterlibatan TNI pada Koperasi Merah Putih hingga produksi obat-obatan.