Rakyat Kini Ikut Kelola Energi, Bahlil Tegaskan Komitmen Pemerataan

TRIBUNNEWS.COM — Setahun sudah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjalankan amanah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Dalam waktu yang singkat, arah kebijakan energi nasional mulai terasa berubah. Sektor yang dulu identik dengan segelintir pemain besar kini perlahan terbuka, kini memberi ruang bagi rakyat untuk ikut mengelola dan menikmati hasil bumi negeri sendiri.

Sejumlah kebijakan lahir dengan semangat yang sama yaitu, berpihak pada rakyat. Semuanya itu diarahkan untuk menegakkan kedaulatan energi dan pemerataan ekonomi, yang mana sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

Adapun kebijakan yang dimaksud ialah program sumur masyarakat, tambang pro-rakyat, listrik desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), BBM untuk nelayan kecil, hingga transisi energi berkeadilan. 

“Sumber daya alam kita yang begitu besar harus kita kelola sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, serta untuk kesejahteraan rakyat kita. Ini yang terkait dengan Pasal 33 UUD 1945,” ujar Bahlil saat membuka Mineral & Batubara Convention-Expo (Minerba Convex) 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Baca juga: Bahlil Sebut Kilang Pertamina di Kalimantan Timur Akan Diresmikan November, 18 Titik Lain Menyusul

Berdampak lewat Program Tepat Sasaran

Satu tahun perjalanan Bahlil di Kementerian ESDM menandai arah baru sektor energi nasional yakni lebih inklusif, lebih adil, dan lebih berpihak pada rakyat.

Program demi program yang dijalankan bukan sekadar berfokus pada infrastruktur atau produksi, tetapi juga mencerminkan upaya mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian bangsa yang kini mulai terwujud satu per satu.

Salah satu capaian nyata datang dari program Listrik Desa dan BPBL. 

Pemerintah terus memperluas akses listrik hingga pelosok negeri, dan Bahlil beberapa kali turun langsung ke lapangan untuk memastikan kabel benar-benar sampai ke rumah warga. Ia mengaku tak ingin ada anak Indonesia yang harus belajar dalam gelap, seperti masa kecilnya dulu.

“Upaya menyediakan akses desa belum berlistrik ini bisa menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan investasinya bersama pemerintah demi mewujudkan energi berkeadilan,” ujarnya saat mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034.

Keberhasilan di sektor energi ini sejalan dengan langkah baru di sektor pertambangan. 

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025, pemerintah memberi ruang bagi koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk ikut mengelola tambang. Rakyat kini bukan hanya penonton, tetapi bagian dari pengelolaan sumber daya alam.

“Presiden selalu menekankan bahwa sumber daya alam kita jangan habis sekaligus. Kita harus memikirkan generasi berikutnya dan mengelolanya dengan baik, ramah lingkungan, dan sesuai aturan,” tegas Bahlil.

Tak hanya memberi kesempatan, Kementerian ESDM juga menindak tegas pelanggaran. 

Ratusan izin pertambangan dibekukan karena tak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi, sementara aktivitas tambang ilegal ditangani melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM bekerja sama dengan aparat penegak hukum.