Tolak Gelar Pahlawan ke Soeharto, Jaringan Gusdurian: Pengkhianatan pada Reformasi

Ringkasan Berita:

• Jaringan Gusdurian menolak keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto.
• Menurut mereka Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto yang berkuasa secara otoriter selama 32 tahun patut dipertanyakan
• Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menilai keputusan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan semangat reformasi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Jaringan Gusdurian menolak keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto. 

Jaringan GUSDURian adalah komunitas nasional yang mewadahi individu dan kelompok yang terinspirasi oleh nilai, pemikiran, dan perjuangan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

Jaringan ini aktif dalam isu-isu sosial, budaya, dan kemanusiaan, serta memperjuangkan nilai-nilai pluralisme dan keadilan.

Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menilai keputusan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan semangat reformasi.

"Pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Soeharto yang berkuasa secara otoriter selama 32 tahun patut dipertanyakan," kata Alissa melalui keterangan tertulis, Senin (10/11/2025).

Menurutnya, rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto melakukan banyak pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kemanusiaan.

Baca juga: Prabowo Resmi Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional pada Soeharto dan 9 Tokoh Lainnya

Selama berkuasa, Alissa mengatakan Soeharto terlibat dalam berbagai tindakan yang mencederai nilai-nilai kepahlawanan. 

"Rezim Orde Baru yang dikendalikannya selama lebih tiga dasawarsa melakukan berbagai dosa besar demokrasi, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, praktik korupsi, represi politik, hingga kebebasan sipil politik," ucapnya. 

Dirinya menilai Soeharto tidak memenuhi syarat integritas moral dan keteladanan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Jaringan Gusdurian menolak secara tegas pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dan menganggap keputusan itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi dan reformasi. 

"Menyayangkan keputusan Presiden Prabowo dan pemerintah karena dianggap didasari oleh pertimbangan politik dan relasi keluarga, bukan kebijaksanaan moral dan sejarah," ucapnya. 

Jaringan Gusdurian juga mendesak pemerintah untuk lebih selektif dalam memberikan gelar.

Diketahui Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional tahun 2025 kepada 10 tokoh. Penganugerahan tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Penganugerahan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

"Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia yang telah memberi segala-galanya agar kita bisa hidup merdeka dan kita bisa hidup dalam alam yang sejahtera," ujar Presiden saat mengheningkan cipta.

Kesepuluh tokoh yang diberikan gelar pahlawan nasional dalam rangka Hari Pahlawan Tahun 2025 tersebut adalah:

Abdurachman Wahid (Jawa Timur)

Jenderal Besar TNI Soeharto (Jawa Tengah)

Marsinah (Jawa Timur)

Mochtar Kusumaatmaja (Jawa Barat)

Hajjah Rahma El Yunusiyyah (Sumatera Barat)

Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Jawa Tengah)

Sultan Muhammad Salahuddin (NTB)

Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur) 

Tuan Rondahaim Saragih (Sumatera Utara)

Zainal Abisin Syah (Maluku Utara).