Politisi PDIP Prediksi Bahlil Bisa Jadi Wakil Presiden: “Bisa Jadi Wapres Barang Ini”

Ringkasan Berita:

• Candaan politik muncul saat rapat DPR, Bahlil disebut berpeluang jadi Wapres.
• Respons Bahlil bikin penasaran: senyum tipis, geleng kepala, tanpa sepatah kata.
• Isu Freeport, BBM, dan listrik jadi panggung politik di ruang Komisi XII.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Rapat kerja Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diwarnai candaan politik ringan.

Anggota Komisi XII dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yulian Gunhar, menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berpeluang menjadi Wakil Presiden di masa mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Yulian dalam rapat Komisi XII bersama Kementerian ESDM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025), saat membahas isu-isu strategis sektor energi.

Yulian menilai posisi Bahlil yang kini menjabat sebagai Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar memiliki daya tawar politik yang signifikan.

“Ke depan bisa jadi menteri lagi. Bahkan kalau Ketua Umum Partai ini bisa jadi Wapres barang ini. Itu cuman jokes-nya saja,” ujar Yulian sambil tersenyum.

Bahlil pun langsung bereaksi dengan tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Tidak ada tanggapan verbal dari Bahlil atas pernyataan tersebut.

Sebelumnya, Yulian mengungkit sejumlah isu yang dinilainya “seksi” dalam lingkup Kementerian ESDM, seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia. Ia menyebut akuisisi 51 persen saham Freeport oleh pemerintah sebagai bukti kehadiran negara dalam sektor strategis.

“Negara hadir untuk memberikan apresiasi, wah hebat ini. Walaupun kita enggak tahu ujungnya seperti apa. Tapi kalau ini Pak dibikin secara riil, ya mudah-mudahan Pak Bahlil bukan hanya periode ini saja jadi menteri,” kata Yulian.

Baca juga: VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF Putri Gus Dur Tolak Gelar Pahlawan Soeharto: Luka Lama Bisa Meradang Lagi

Ia kemudian menegaskan bahwa pernyataannya tidak bermuatan pribadi.

Menurutnya, kritik dan koreksi terhadap kebijakan adalah bagian dari fungsi pengawasan DPR, bukan bentuk penyerangan terhadap individu.

“Sekali lagi, kami mengapresiasi. Tapi kami mengkoreksi, mengkritisi bukan karena ini masalah pribadi atau apapun. Tapi ini suatu kebijakan yang kami harapkan, Pak Menteri, di bawah kepemimpinan Pak Menteri Bahlil, Kementerian ESDM ini lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.

Rapat tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan DPR terhadap kinerja kementerian, termasuk evaluasi kebijakan strategis di sektor energi dan sumber daya alam.

Tidak ada pernyataan resmi dari Bahlil terkait prediksi tersebut, dan tidak ada indikasi bahwa candaan itu mengarah pada dukungan politik formal.