Redenominasi Rupiah
Ketua Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Soal Redenominasi Rupiah: Dampak Inflasinya Luar Biasa
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa menjalankan rencana redenominasi rupiah.
Meski begitu, Said menilai redenominasi memiliki manfaat administratif, salah satunya penyederhanaan bentuk fisik uang.
“Kalau 10 juta tebalnya 3 senti, nolnya tiga dibuang kan lumayan punya satu lembar,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan redenominasi tidak serta-merta memperkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
“Enggak, enggak, enggak. Itu, redenominasi itu pada akhirnya kita menjaga wibawa rupiah, kedaulatan rupiah kita saja,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum akan menjalankan rencana redenominasi mata uang rupiah dalam waktu dekat. Prasetyo menyatakan isu tersebut masih jauh dari agenda pembahasan kabinet.
“Belum, masih jauh,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Saat ditanya apakah kebijakan tersebut berpotensi diambil dalam waktu dekat, Prasetyo kembali menegaskan bahwa pemerintah belum memasuki tahap pembahasan teknis.
Baca juga: Respons Ketua Banggar DPR Soal Wacana Redenominasi Rupiah: Tidak Ada Urgensi
“Belum,” ujarnya singkat.
Redenominasi Rupiah
| Mensesneg Jawab Isu Redenominasi Rupiah: Belum Prioritas, Pemerintah Masih Evaluasi |
|---|
| Purbaya Siapkan Redenominasi Rupiah, Simak Daftar Negara yang Pernah Melakukan Redenominasi |
|---|
| Ekonom: Redenominasi Rupiah Baru Bisa Dilakukan Jika Ekonomi Stabil Selama 3–5 Tahun |
|---|
| Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Belum Ada Rencana Redenominasi Rupiah |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.