Daftar 131 Nama Calon Direktur Penyelidikan-Penuntutan KPK yang Lolos Hasil Seleksi Administrasi

Ringkasan Berita:

• KPK mengumumkan nama-nama calon pimpinan tinggi (JPT) pratama yang berhasil lolos tahap seleksi administrasi
• Pengumuman ini mencakup beberapa posisi strategis, termasuk Direktur Penyelidikan dan Direktur Penuntutan
• Mereka selanjutnya diwajibkan mengikuti uji penulisan policy brief atau makalah serta bahan presentasi

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan nama-nama calon pimpinan tinggi (JPT) pratama yang berhasil lolos tahap seleksi administrasi. 

Pengumuman ini mencakup beberapa posisi strategis, termasuk Direktur Penyelidikan dan Direktur Penuntutan.

Baca juga: KPK Temukan Dugaan Tanah Negara Dijual untuk Pengadaan Lahan Whoosh, Menteri ATR: Belum Tahu

Para kandidat yang dinyatakan lulus selanjutnya diwajibkan mengikuti uji penulisan policy brief atau makalah serta bahan presentasi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan komitmen lembaga antirasuah untuk menjaga transparansi dalam proses seleksi ini.

"Untuk menghasilkan putra-putri terbaik bangsa dalam pengisian jabatan di KPK ini, maka kami berkomitmen untuk terbuka dalam prosesnya, termasuk dengan menyampaikan hasilnya kepada publik pada setiap tahapannya," kata Budi kepada wartawan, Rabu (12/11/2025).

Budi menambahkan, tahap penulisan policy brief akan dilaksanakan secara luring (offline) di Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta Timur, pada Jumat (14/11/2025) mendatang.

Untuk posisi Direktur Penyelidikan, terdapat lima nama yang lolos, didominasi oleh kandidat internal KPK. 

Di antara nama tersebut, terdapat mantan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto. 

Sementara itu, posisi Direktur Penuntutan diisi oleh lima kandidat yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia dan internal KPK.

Berikut adalah rincian nama-nama kandidat yang dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk enam jabatan JPT Pratama di lingkungan KPK:

1. Direktur Penyelidikan

 • Achmad Taufik (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Arif Abdul Halim (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Farhan (Kejaksaan Republik Indonesia)
 • Nasidin (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Tessa Mahardhika Sugiarto (Komisi Pemberantasan Korupsi - eks juru bicara KPK)

2. Direktur Penuntutan

 • Adhryansah (Kejaksaan Republik Indonesia)
 • Agustinus Heri Mulyanto (Kejaksaan Republik Indonesia)
 • Budhi S (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Dandeni Herdiana (Kejaksaan Republik Indonesia)
 • Wagiyo (Kejaksaan Republik Indonesia)

3. Kepala Biro Hukum

 • Eko Setiawan (Kementerian Badan Usaha Milik Negara)
 • Farhan Abdi Utama (Badan Kepegawaian Negara)
 • Iskandar Marwanto (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Richard Marpaung (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Syahmardan (Kementerian Hukum)
 • Victor Stanny Hamonangan (Kementerian Hukum)
 • Wahyu Tri Hartomo (Kementerian Hukum)

4. Direktur Deteksi dan Analisis Korupsi

 • Anwar Munajah (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Dadi Mulyady (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Dzikran Kurniawan (Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)
 • H Awang Dicko Mahendra (Pemerintah Kota Singkawang)
 • Kuswanto (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Rino Haruno (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Taryanto (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Teguh Widodo (Komisi Pemberantasan Korupsi)

5. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V

 • Andy Purwana (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Arief Nurcahyo (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Asep Rahmat (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 * David Hartono Hutauruk (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Eddy Taufiq (Pemerintah Kabupaten Mojokerto)
 • Imam Turmudhi (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Jackson Simamora (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila)
 • Maria Ivonne Tarigan (Kementerian Dalam Negeri)
 • Maruli Tua (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Muhammad Harmain (Pemerintah Kabupaten Langkat)
 • Nexio Helmus (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Niken Wulandari (Pemerintah Kabupaten Bintan)
 • Raimundus Nggajo (Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan)
 • Syarifuddin (Pemerintah Kota Kendari)

6. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat

 • (Total 52 nama, antara lain):
 • Agung Heru Pranyoto (Kementerian Keuangan)
 • Almuniza Kamal (Pemerintah Provinsi Aceh)
 • Febrianto Nugroho (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Guntur Kusmeiyano (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Hanafi Hari Susanto (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Hendrik Suhendro (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Heru Tjahjono (Ombudsman Republik Indonesia)
 • Johnson Ridwan Ginting (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Kunto Ariawan (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Mita Koto (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • Mohammad Bahrunsyah Lamatenggo (Ombudsman Republik Indonesia)
 • Rahmaluddin Saragih (Komisi Pemberantasan Korupsi)
 • (Dan 40 nama lainnya dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah).